Sah, Sri Mulyani Naikkan PPN Jadi 11 Persen Mulai 1 April 2022

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 1 April 2022 dari 10 persen menjadi 11 persen. Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tarif PPN yang tadinya diusulkan naik ke 12 persen, DPR sesudah mendengar dan memperhatikan pandangan masyarakat, akhirnya dengan pemerintah bersepakat kenaikan dilakukan secara bertahap,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers seperti ditayangkan melalui YouTube Kementerian Keuangan, Kamis, 7 Oktober 2021.

Pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kenaikan tarif akan berlanjut dengan memperhatikan kondisi perekonomian di dalam negeri.

Paling lambat, PPN akan naik lagi menjadi 12 persen seperti rencana sebelumnya pada 1 Januari 2025. Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak akan mengenakan PPN terhadap sembako bagi kebutuhan masyarakat luas. Rencana pengenaan pajak terhadap sembako sempat dibahas dalam rancangan UU HPP.

PPN untuk sembako hanya berlaku bagi bahan pokok yang memiliki kriteria atau kelas premium. Hal yang sama berlaku untuk sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, hingga sosial. Sri Mulyani mengklaim kebijakan ini memperhatikan asas keadilan.

“Pengecualian PPN diberikan untuk mencerminkan keadilan. Kalau bicara sembako, tidak lagi sembako satu jenis. Ada yang sangat high end, yang sangat mahal, ada yang kebutuhan orang banyak sehingga kita harus membedakan. Demikian juga jasa pendidikan dan lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, dalam UU HPP juga diatur tarif khusus untuk jenis barang dan jasa di sektor tertentu seperti goods and services tac (GST). Ketentuan lebih lanjut ihwal tarif PPN khusus akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Ada semacam GST yang ditetapkan tarif final, misalnya 1 persen, 2 persen, atau 3 persen. Ini yang merupakan fleksibilitas, yang menempatkan Indonesia bisa menjaga sisi kompetitifnya,” ucap Sri Mulyani.

Baca: Profil Sam Bankman-Fried, Anak Muda Terkaya dari Kripto Berharta Rp 320 Triliun






Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

19 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada sejumlah tantangan yang harus pengusaha Indonesia hadapi memasuki tahun 2023.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

20 jam lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

1 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

2 hari lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

Dalam kondisi yang serba tak pasti, Sri Mulyani mengatakan generasi muda dapat melihatnya sebagai bekal pada masa mendatang.


Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

2 hari lalu

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

Sri Mulyani melihat potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

2 hari lalu

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

Sri Mulyani Indrawati khawatir jika masyarakat Indonesia belum bisa makmur di 2045 atau ketika RI menginjak usia 100 tahun.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

2 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.