UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Disahkan, Pemerintah: Menggunakan Omnibus

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.COJakarta - Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerangkan bahwa UU ini resmi berubah nama dari semula yaitu UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan karena ada masukan dari sejumlah stakeholder.

"Dengan menggunakan metodologi omnibus," kata Yasonna saat membacakan sikap akhir pemerintah, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 7 Oktober 0ktober 2021.

Sebelumnya, RUU ini telah disepakati di tingkat komisi pada Rabu, 29 Oktober 2021. Ada beberapa ketentuan baru yang diatur di dalamnya, mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Karbon, sampai Tax Amnesty Jilid II.

Menurut Yasonna, secara umum beleid baru ini memuat 6 kelompok materi utama yang terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. Keseluruhan pasal ini mengubah ketentuan perpajakan di beberapa ketentuan sebelumnya.

Mulai dari Mulai dari UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Cukai, UU Penanganan Covid-19, dan UU Cipta Kerja.

Ini bukanlah UU yang bersifat Omnibus pertama yang diterbitkan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah juga sudah lebih dulu menerbitkan UU Cipta Kerja yang bersifat omnibus atau mengubah banyak pasal di beberapa UU sekaligus.






Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

3 hari lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

4 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

6 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

15 hari lalu

DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

DPRD DKI berharap aplikasi layanan pajak ini mampu mengoptimalkan PAD DKI Jakarta dan menekan tingkat kebocoran.


Demi Selamatkan Ekonomi, Inggris Bakal Naikkan Pajak

21 hari lalu

Demi Selamatkan Ekonomi, Inggris Bakal Naikkan Pajak

Jeremy Hunt mengumumkan rencana untuk menaikkan sejumlah pajak pada pekan depan sebagai upaya untuk memperbaiki keuangan Inggris.


KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

26 hari lalu

KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

KLHK menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.


Jeremy Hunt Ingin Pangkas Anggaran Pengeluaran Inggris Sampai Rp 600 Triliun

27 hari lalu

Jeremy Hunt Ingin Pangkas Anggaran Pengeluaran Inggris Sampai Rp 600 Triliun

Jeremy Hunt diwartakan Guardian ingin memangkas anggaran pengeluaran Inggris setidaknya 35 miliar GBP (Rp 620 triliun).


4 Fakta Unik Soedomo Mergonoto, Bos Kopi Kapal Api yang Sempat Sentil Petugas Pajak

36 hari lalu

4 Fakta Unik Soedomo Mergonoto, Bos Kopi Kapal Api yang Sempat Sentil Petugas Pajak

Soedomo Mergonoto, bos Kopi Kapal Api pernah menyentil petugas pajak. "Kalau kita sudah bayar pajak. Aparat pajak jangan nyari-nyari terus," katanya.


Pemutihan Pajak di Jawa Tengah Diperpanjang hingga Akhir Tahun, Catat Ketentuannya

40 hari lalu

Pemutihan Pajak di Jawa Tengah Diperpanjang hingga Akhir Tahun, Catat Ketentuannya

Pemprov Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Pendapat Daerah (Bapenda) masih memberlakukan program pemutihan pajak hingga akhir tahun 2022.


Jokowi Obral Insentif di Proyek IKN, Ekonom Ungkap Kebutuhan Investor Bukan Diskon Pajak

42 hari lalu

Jokowi Obral Insentif di Proyek IKN, Ekonom Ungkap Kebutuhan Investor Bukan Diskon Pajak

Bhima Yudhistira mengatakan investor tidak tertarik dengan insentif berupa diskon pajak yang ditawarkan pemerintah untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.