Skandal Pajak Pandora Papers, Apa Itu Perusahaan Cangkang?

Reporter

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Majalah Tempo edisi pekan ini kembali menurunkan laporan soal perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki orang-orang kaya di Indonesia. 

Bila sebelumnya ada dokumen Panama Papers, kali ini Pandora Papers menguak nama-nama besar, orang kaya dan petinggi negara menggunakan perusahaan cangkang.

Dokumen Pandora papers memuat nama-nama besar, orang kaya dan pejabat tinggi negara, yang mempunyai atau terkait dengan perusahaan cangkang itu dinamai Pandora Papers   

Apa itu perusahaan cangkang?

Perusahaan cangkang adalah perusahaan  yang didirikan secara resmi dan terdaftar secara hukum dalam wilayah atau yurisdiksi tertentu, namun tidak melakukan kegiatan apapun.

Perusahaan cangkang juga dikenal dengan sebutan special purpose vehicle (SPV). 

Perusahaan cangkang biasanya berhubungan dengan bisnis yang melanggar hukum seperti penghindaran pajak, pencucian uang, bahkan penyamaran dana dari tindak pidana. Tindak pidana tersebut biasanya berupa korupsi, narkotika, dan tindak pidana lain. 

Shell company yang biasanya didirikan pada negara surga pajak atau suaka pajak, bertujuan untuk menghindari pajak yang tinggi mengenai asetnya di dalam negeri.

Dalam menghindari pajak, modusnya dengan mengalihkan laba perusahaan afiliasi pada perusahaan cangkang. Saat laba teralihkan, nilai pajak pada perusahaan afiliasi akan berkurang. Modus yang sama juga digunakan dalam menutupi laba dari tindak pidana.  

Pendirian SPV ini terlihat seperti tindakan yang buruk dan melanggar hukum, namun di Indonesia sendiri memiliki aturan hukum mengenai SPV atau perusahaan cangkang,  yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang  Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.  

Pada pasal 2 ayat (4) mendefinisikan SPV sebagai perusahaan yang didirikan untuk menjalankan fungsi khusus untuk kepentingan pendirinya. Hal tersebut bisa berupa pembelian dan/atau pembiayaan investasi dan tidak melakukan kegiatan usaha aktif.  

Pendirian SPV di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. SPV yang dimiliki harus berbentuk badan hukum perusahaan atau perseroan terbatas (PT).

Untuk SPV yang tidak bertempat di Indonesia namun dimiliki dan penerima hasil dari Indonesia, Perusahan cangkang tersebut tergolong dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam ketentuan undang-undang pajak penghasilan.

TATA FERLIANA

Baca juga:  2 Menko dalam Pandora Papers dan Mereka yang Disebut di Panama Papers






Hindari Gangguan Jaringan, Jangan Lapor SPT Pajak Mendekati 31 Maret

1 jam lalu

Hindari Gangguan Jaringan, Jangan Lapor SPT Pajak Mendekati 31 Maret

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktoran Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor minta warga segera laporkan SPT pajak.


Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

1 hari lalu

Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan melakukan restitusi atau mengembalikan pajak bagi warga yang telanjur membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tarif PBB 2023.


43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

2 hari lalu

43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

Kendaraan yang nunggak 2 tahun pajak STNK setelah masa berlaku 5 tahunnya habis, data kendaraan tersebut akan dihapus.


Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

2 hari lalu

Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

Berdasarkan data milik Jasa Raharja, per Desember 2022, sebanyak 43,76 persen kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih belum membayar pajak.


PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

5 hari lalu

PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dipatok tinggi.


Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

6 hari lalu

Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

Menurut Bamsoet jalan tol akan aman dilintasi sepeda motor apabila dibuatkan jalur khusus. Usulan izin moge masuk tol memancing kontroversi.


Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

7 hari lalu

Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

Penangkapan tersangka pengemplang pajak itu menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

8 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


Insentif Pajak untuk Energi Hijau

9 hari lalu

Insentif Pajak untuk Energi Hijau

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk menanggulangi perubahan iklim.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

10 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.