Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPATK Teliti Pandora Papers yang Muat Nama Luhut dan Airlangga

Logo Pandora Papers.[International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)]
Logo Pandora Papers.[International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya masih meneliti laporan Pandora Papers, sebutan untuk bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. "Kami masih sedang melakukan penelitian," ujar Dian kepada Tempo, Senin, 4 Oktober 2021.

Pandora Papers adalah bocoran laporan finansial dan kesepakatan bisnis yang mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Laporan tersebut diketahui mencantumkan nama sejumlah pesohor Tanah Air, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Seperti kasus-kasus sebelumnya, tutur Dian, PPATK akan menganalisis, memeriksa, dan mencermati nama-nama yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut untuk disandingkan dengan database yang dimiliki PPATK. Ia mengatakan PPATK sudah memiliki kerangka kerja sama tukar-menukar informasi melalui nota kesepamahaman dan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.

"Apabila berdasarkan penyandingan tersebut ditemukan indikasi yang kuat bahwa orang-orang tersebut melanggar hukum atau profil keuangannya tidak sesuai misalnya dengan kewajiban perpajakannya, maka PPATK akan menyampaikan informasi atau hasil analisis/pemeriksaan kepada instansi yang berwenang," ujar Dian.

Sebelumnya, dalam dokumen yang dilihat Tempo, Airlangga disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi serta untuk mengurus dana perwalian dan asuransi.

Airlangga tercatat memiliki dua perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Dua perusahaan itu antara lain Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini Bisnis: Kata Luhut soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Lowongan Kerja Direktur di Otorita IKN

53 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) meninjau Depo PT KCIC saat melakukan kunjungan kerja di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Senin, 12 April 2021. Dalam kunjungan kerja tersebut Luhut meninjau perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun Padalarang dan Depo PT KCIC Tegalluar. ANTARA/Raisan Al Farisi
Terkini Bisnis: Kata Luhut soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Lowongan Kerja Direktur di Otorita IKN

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 10 Juni 2023 antara lain tentang perkembangan terbaru proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Luhut Ajak Anggota Banggar DPR Ikut Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung 300 Kilometer per Jam

4 jam lalu

Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) menjalani persiapan untuk uji dinamis di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 November 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan menjalani uji dinamis di sela penyelenggaran Presidensi G-20 pada 16 November mendatang. ANTARA/Raisan Al Farisi
Luhut Ajak Anggota Banggar DPR Ikut Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung 300 Kilometer per Jam

Luhut mengajak anggota Banggar DPR RI untuk ikut menguji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan kecepatan 300 kilometer per jam.


Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut: Tak Usah Dengar Sana-sini, Semua Under Control

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan persnya dalam peninjauan lokasi terowongan enam dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Purwakarta, Rabu, 30 Maret 2022. Tempo/Faiz Zaki
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut: Tak Usah Dengar Sana-sini, Semua Under Control

Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan dengan detail.


Terkini Bisnis: Gagasan Ganjar tentang IKN, Isi Hasil Kajian OJK Financial Center IKN

6 jam lalu

Bakal capres Ganjar Pranowo menghadiri acara Deklarasi Relawan Gapura Nusantara di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Sabtu, 10 Juni 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Terkini Bisnis: Gagasan Ganjar tentang IKN, Isi Hasil Kajian OJK Financial Center IKN

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 10 Juni 2023 dimulai dari berita tentang calon presiden Ganjar Pranowo dan idenya untuk IKN.


Luhut: Terlepas dari Perbedaan Kita, Jangan Membawa Kerugian bagi Negara

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2023. Dia menyebut impor KRL bekas harus segera dilakukan. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Luhut: Terlepas dari Perbedaan Kita, Jangan Membawa Kerugian bagi Negara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat untuk membawa visi keberlanjutan menuju 22-27 tahun ke depan.


Mengenal Tugas Pengadilan Pajak yang Digeser dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung

10 jam lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Mengenal Tugas Pengadilan Pajak yang Digeser dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung

Tugas Pengadilan Pajak antara lain memeriksa dan memutuskan sengketa atas keberatan di tingkat banding yang berkaitan dengan pajak.


Terpopuler: Luhut Soal Urgensi Bule Awasi Proyek IKN, Deretan Tingkah Nyeleneh Basuki Hadimuljono

11 jam lalu

Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Terpopuler: Luhut Soal Urgensi Bule Awasi Proyek IKN, Deretan Tingkah Nyeleneh Basuki Hadimuljono

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 9 Juni 2023 dimulai dari pernyataan Luhut soal pentingnya orang bule untuk mengawasi proyek di IKN.


Bule untuk Awasi Proyek di IKN, Luhut: Jangan Istana Presiden Itu Jadi, tapi Kualitas Tidak Bagus

23 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peresmian PT Free The Sea di Batam, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Bule untuk Awasi Proyek di IKN, Luhut: Jangan Istana Presiden Itu Jadi, tapi Kualitas Tidak Bagus

Menteri Luhut Pandjaitan blak-blakan menjelaskan alasan menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek di IKN.


Kenapa Luhut Tak Suka Dipanggil Lord? Ternyata Begini Alasannya

1 hari lalu

Ekspresi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat memberi kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam pengakuannya Luhut merasa kesal dituding sebagai penjahat hingga disebut Lord dalam konten video YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya.' TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kenapa Luhut Tak Suka Dipanggil Lord? Ternyata Begini Alasannya

Kenapa Luhut tak suka dipanggil Lord, karena dianggap seperti mengejek atau menghina dalam konteks negatif mengenai pekerjaannya selama ini di pemerin


Satgas TPPU Ungkap Perkembangan Kasus Impor Emas Rp 189 Triliun, Mahfud Md: Katanya Selesai, Ternyata Belum

1 hari lalu

Menkopolhukam Mahfud Md memberikan keterangan pers sebelum rapat dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 11 April 2023. (Rosseno Aji)
Satgas TPPU Ungkap Perkembangan Kasus Impor Emas Rp 189 Triliun, Mahfud Md: Katanya Selesai, Ternyata Belum

Menkopolhukam Mahfud Md membeberkan salah satu temuan dari Satgas TPPU soal kasus impor emas senilai Rp 189 triliun yang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan.