Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani dan DPR Sepakati Aturan Baru Pajak, Ditjen Pajak: Baru Tingkat Satu

image-gnews
Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut terbagi atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.571 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun, serta uang tebusan Rp111 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut terbagi atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.571 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun, serta uang tebusan Rp111 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi Keuangan DPR dikabarkan telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (RUU KUP). Beleid pajak ini belakangan berubah nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, membenarkan sudah ada kesepakatan tersebut. Namun, RUU ini masih akan diminta persetujuan di pembicaraan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR.

"Baru tingkat I (komisi), masih ada paripurna," kata dia saat dihubungi pada Kamis, 30 September 2021. Neilmaldrin juga menyebut pihaknya belum mendapat informasi kapan RUU Pajak ini akan dibawa ke rapat paripurna.

Sebelumnya, kabar soal Rancangan UU KUP ini disampaikan oleh Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. "Alhamdulillah puji Tuhan! RUU KUP (menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) disetujui Komisi XXI DPR untuk di bawa ke paripurna dan disahkan menjadi UU," kata Prastowo lewat akun twitternya @prastow pada pada Kamis pagi ini, 30 September 2021.

Cuitan tersebut diunggah Prastowo, disertai dengan foto penandatanganan. Di dalamnya, ada Sri Mulyani, Ketua Komisi Keuangan Dito Ganinduto, Wakil Ketua Komisi Keuangan Dolfie, dan beberapa anggota komisi lainnya.

Hal inilah menimbulkan tanda tanya di kalangan media. Sebab, tak ada sama sekali agenda Sri Mulyani hadir di DPR dalam jadwal resmi yang dibagikan oleh pihak humas Kementerian Keuangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

17 jam lalu

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja. Tempo / Joniansyah Hardjono
Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

Mengapa maskapai penerbangan mengaku merugi padahal harga tiket pesawat domestik di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain?


Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

20 jam lalu

Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari daftar aset mantan presiden AS Donald Trump di Indonesia.


Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Annisa Febiola.
Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan klaim berkomunikasi dengan calon pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini tanggapan tim Prabowo-Gibran.


Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

1 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 71 triliun. Sri Mulyani hingga para ekonom buka suara.


BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

1 hari lalu

Aktivitas layanan perbankan di kantor cabang BRI. Dok BRI
BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

Banjk BRI menerima penghargaan atas kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2022 secara tepat waktu dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak 2023


Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

1 hari lalu

Calon penumpang memperlihatkan tiket sebelum menaiki pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 8 Agustus 2022. Kenaikan tiket pesawat berkisar 15 persen hingga 25 persen tergantung jenis pesawat karena adanya fluktuasi harga bahan bakar pesawat (Avtur). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Menko Luhut dalam unggahan di media sosialnya menyebut harga tiket penerbangan sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini.


Ekonom BCA: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Mungkin Turun atau Stagnan, Faktor Penggeraknya Menurun

2 hari lalu

Dampak positif dari perdagangan internasional adalah adanya dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahui tujuh dampak positif lainnya. Foto: Canva
Ekonom BCA: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Mungkin Turun atau Stagnan, Faktor Penggeraknya Menurun

Kepala Ekonom BCA David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 akan sedikit lebih rendah atau sama dengan capaian pada kuartal I. Hal ini karena faktor penggeraknya menurun.


Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

Ekonom INDEF mengatakan pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak dengan penghiliran dan penerapan cukai MBDK


Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

2 hari lalu

Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM di acara peluncuran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024. Dok. Kadin
Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

Kadin Indonesia akan pelajari dampak positif dan negatif family office. Dukung Indonesia berkompetisi dengan negara-negara tetangga.


Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

2 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut penerimaan pajak menghadapi banyak tantangan. Pengamat CITA sebut itu risiko kebijakan politik.