IRESS Pertanyakan Keekonomian Energi Baru Terbarukan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara, mempertanyakan tentang keekonomian dalam memenuhi target energi baru terbarukan di Tanah Air.

    "Kalau berbicara keekonomian, itu keekonomian dari sisi siapa? Kalau dari sisi investor, dia akan menjual tarifnya Rp 1.400 per kWh ke PLN. Kalau PLN kemudian memberikan tarif Rp 1.000 ke konsumen itu kan tidak ekonomis, harus ada subsidi dari APBN,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin, 27 September 2021.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan mengerem penggunaan sumber energi fosil.

    Dalam kebijakan tersebut ditetapkan target bauran EBT pada 2020 hingga 2050. Melalui beleid tersebut, pemerintah menargetkan pada 2025 peran energi baru terbarukan paling sedikit 23 persen dan 2050 sebesar 31 persen, sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

    Untuk itu, Marwan Batubara meminta pemerintah memperjelas tentang pemenuhan keekonomian dalam capaian energi baru terbarukan. Menurutnya saat ini biaya produksi dengan menggunakan EBT sekitar Rp 1.400-1.500 per kWh. Adapun, biaya produksi menggunakan PLTU Rp 800-900 per kWh.

    Biaya murah pembangkit batu bara, kata Marwan, mendorong beberapa negara kembali menggunakan pembangkit PLTU. Salah satunya, Inggris yang kembali menggunakan pembangkit batu bara akibat lonjakan kenaikan harga gas.

    Menurut dia, apabila target penggunaan EBT harus dipaksakan sebesar 23 persen bakal memberatkan keuangan PLN. Untuk menambalnya, pemerintah harus menggelontorkan subsidi. “PLN utangnya sudah banyak, tunggakan subsidi dari APBN juga ada belum dibayar, malah menargetkan EBT 23 persen, jangan gagah-gagahan lah," ujarnya.

    Apalagi, kata Marwan, saat ini sudah terjadi kelebihan pasokan listrik sistem Jawa-Bali yang mencapai 60 persen dan sistem Sumatera 50 persen. Karena itu, ia mempertanyakan motif pembangunan EBT di tengah pandemi Covid-19 dan kelebihan pasokan tersebut.

    "Kami melihatnya ini ada motif berbisnis. Ada kepentingan oligarki penguasa, yang nantinya malah membebani PLN, APBN, dan konsumen," kata Marwan.

    IRESS tidak memungkiri transformasi menuju green economy dan EBT perlu digalakkan. Namun, menurut Marwan, hal tersebut tidak harus dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi energi dan kelistrikan nasional yang saat ini sudah sangat berlebihan.

    “Jangan paksakan, karena ada yang lebih penting dan biaya pokok bakal menjadi beban dan ditanggung negara. Kalau itu (EBT) tetap diterima maka pilihannya, biaya diberatkan ke masyarakat, atau jika tidak dinaikkan maka ditanggung oleh subsidi APBN," ujar Marwan.

    Baca Juga: Cina Melemah di Peta Tambang Bitcoin Global, Kazakhstan Melonjak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.