TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung cita-cita Presiden Joko Widodo alias Jokowi di awal masa kepemimpinannya di Kabinet Kerja 2014 lalu. Jokowi kala itu menginginkan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia.
“Presiden Joko Widodo pada awal pembentukan Kabinet Kerja mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim. Ini sangat benar karena Indonesia dalam posisi silang,” ujar Luhut saat mengisi Puncak Hari Maritim Nasional ke-57, Kamis, 23 September 2021.
Luhut mengatakan banyak pihak menerjemahkan cita-cita Jokowi sebagai kepentingan tertentu. Dia pun meluruskan maksud presiden bahwa pengembangan maritim akan berfokus pada penguatan dari sisi keamanan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan penguatan di sisi bahari, Indonesia akan menjadi negara yang unggul seperti era peradaban lampau. “Sebutan negara maritim hanya layak diberikan jika kita mampu menguasai lautan untuk kesejahteraan negara dan rakyat,” tutur Luhut.
Ia melanjutkan, rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) akan berakhir pada 2025. Dia berharap pada RPJPN selanjutnya atau 2025-2045, pemerintah memasukkan misi pembangunan kemaritiman sebagai salah satu program yang dikejar.
Namun sebelumnya, tutur Luhut, pemerintah harus membuat peta jalan kemaritiman. Peta jalan ini akan menuntun pembangunan yang berpusat pada sisi kelautan sehingga cita-cita untuk mendorong sektor maritim menjadi penopang ekonomi akan terwujud.
“Pembangunan maritim yang memperhatikan karakteristik bangsa harus dipersiapkan agar mampu bersaing. Produktivitas ditingkatkan dan sumber daya manusia membaik,” ujar Luhut. Peta jalan pembangunan kemaritiman ini disertai dengan pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital, energi pangan yang mendukung industrialisasi, dan perbaikan ekosistem hukum serta regulasi.
Baca: Luhut Terkejut dengan Teknologi Canggih Australia untuk Proyek Transmisi Energi