Tiap Koperasi Syariah Wajib Miliki Dewan Pengawas Syariah, Ini Kata Kemenkop

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat membuka Rapat Anggota Luar Biasa INKOPPAS Tahun Buku 2020 secara daring, Sabtu (3/7)

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Ahmad Zabadi menyatakan setiap koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. 

Namun, kata dia, persoalan yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan dewan pengawas syariah karena proses sertifikasi (sebagai syarat menjadi pengawas) belum berjalan secara meluas

“Kami sudah melakukan kerja sama dengan dewan pengawas syariah untuk mendorong menyiapkan ketersediaannya dari dewan pengawas syariah,” ujar dia secara virtual dalam webinar yang diadakan Kemenkop-UKM, Jakarta, Rabu 23 September 2021.

Karena belum terpenuhi, lanjutnya, maka koperasi-koperasi dapat berkoordinasi dengan dewan syariah nasional yang menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pendampingan selagi pihaknya menyiapkan ketersediaan dewan pengawas syariah.

Zabadi menerangkan koperasi syariah disebut sebagai Baitul Mal, yaitu penyelenggaraan kegiatan infaq, zakat, dan shadaqah yang kemudian disalurkan kepada mustahik (kelompok yang berhak menerima zakat).

“Tentu saja ini didasarkan dalam bingkai pengawasan Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia,” ujarnya.

Dalam webinar tersebut, dia juga menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki enam isu utama.

Pertama, mengatur tentang ketentuan pendirian koperasi primer yang minimal oleh 9 orang dan koperasi sekunder paling sedikit tiga koperasi. Kedua, usaha koperasi dapat dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan usaha di koperasi dapat dilakukan secara elektronik. Lalu, rapat anggota dapat dilakukan secara daring maupun luring.

Kemudian, diatur pula mengenai pelindungan usaha koperasi dan bidang usaha yang diprioritaskan. Terakhir, tentang pemberdayaan koperasi.






Pahami 17 Jenis Akad di Bank Syariah, Berikut Penjelasannya

23 jam lalu

Pahami 17 Jenis Akad di Bank Syariah, Berikut Penjelasannya

Menjadi nasabah bank syariah, pahami beberapa jenis akad keuangan syariah. Berikut 17 jenisnya dan penjelasannya.


OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

1 hari lalu

OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) Rico Rinaldy menyatakan adanya 18 pegadaian illegal di daerahnya. Kesemuanya akan diminta datang ke kantor OJK NTB, Kamis 8 Desember 2022.


Harga Telur Meroket Menjelang Natal dan Tahun Baru, Peternak Wajib Jual Maksimal Rp 27.500

2 hari lalu

Harga Telur Meroket Menjelang Natal dan Tahun Baru, Peternak Wajib Jual Maksimal Rp 27.500

Pinsar Petelur Nasional mencatat kenaikan harga telur terjadi sejak 20 November 2022.


Warga Kampung Susun Bayam Diminta Sewa Rp715 Ribu, UPC: Ngapain Perjanjian dengan Jakpro

4 hari lalu

Warga Kampung Susun Bayam Diminta Sewa Rp715 Ribu, UPC: Ngapain Perjanjian dengan Jakpro

Pendampinga Warga Kampung Susun Bayam (KSB) Muhammad menyebutkan isi perjanjian Jakpro untuk warga calon penghuni KSB adalah soal tarif sewa.


Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Warga Minta Sewa Disamakan dengan di AKuarium

5 hari lalu

Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Warga Minta Sewa Disamakan dengan di AKuarium

Tarif sewa Kampung Susun Bayam seharusnya juga dikelola koperasi sama seperti di Kampung Akuarium dan Kunir.


Tantangan Resesi, GKR Mangkubumi Minta UKM Berinovasi dan Akrab Digital

5 hari lalu

Tantangan Resesi, GKR Mangkubumi Minta UKM Berinovasi dan Akrab Digital

GKR Mangkubumi menilai acara Jambore ini bisa menjadi pendampingan bagi pelaku UKM untuk bersama menghadapi tantangan ke depan.


Bantu UKM Kembangkan Bisnis, Ninja Xpress Hadirkan Layanan Ninja Fulfillment

11 hari lalu

Bantu UKM Kembangkan Bisnis, Ninja Xpress Hadirkan Layanan Ninja Fulfillment

CMO Ninja Xpress, Andi Djoewarsa, mengatakan program ini untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan tahapan pengembangkan bisnis.


Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

11 hari lalu

Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

Para anggota AMSI merupakan pelaku industri media yang 75 persen diantaranya termasuk dalam industri UKM.


RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

11 hari lalu

RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

Teten Masduki mengatakan pemerintah telah menyetujui usulannya ihwal pengadaan kompartemen koperasi di OJK dalam RUU PPSK.


Capaian Zakat Baru 10 Persen dari Potensi, Wapres: Kalau Sudah 90 Persen Tak Ada Lagi Orang Miskin

12 hari lalu

Capaian Zakat Baru 10 Persen dari Potensi, Wapres: Kalau Sudah 90 Persen Tak Ada Lagi Orang Miskin

Ma'ruf berharap, ke depan, ada aturan mengenai zakat layaknya sertifikasi halal yang telah diwajibkan untuk semua produk di Indonesia.