PUPR: Program Padat Karya Pemukiman Serap Lebih 300 Ribu Tenaga Kerja

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Abdul Halim Iskandar, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Penetapan Hasil Pebahasan Alokasi Anggaran Sesuai Nota Keuangan RAPBN TA 2021, Selasa (15/9) di Gedung Nusantara DPR, Jakarta.

TEMPO.CO, JakartaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat program padat karya tunai (PKT) bidang cipta karya atau permukiman menyerap lebih dari 300 ribu tenaga kerja.  

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan refocusing anggaran pada 2021 dari semula Rp12,18 triliun menjadi Rp23,24 triliun, salah satunya digunakan untuk program PKT.

"Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga akan memberikan kontribusi pada program PEN sebagai dampak pandemi," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu 22 September 2021.

Salah satu program PKT yang dilaksanakan di Kementerian PUPR adalah pada bidang permukiman dengan alokasi semula sebesar Rp5,29 triliun dengan target serapan 219.821 tenaga kerja meningkat menjadi Rp5,7 triliun.

Tercatat, berdasarkan data hingga 21 September 2021, realisasi padat karya permukiman yang sudah dilaksanakan sebesar 81,5 persen senilai Rp4,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 324.554 orang atau lebih besar dari target semula.

Pembangunan infrastruktur permukiman dengan skema PKT salah satunya dilaksanakan melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas).

Pada 2021, pamsimas dilaksanakan di 5.809 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp1,41 triliun. Tercatat hingga saat ini pelaksanaan PKT pamsimas sudah 84 persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak 43.967 orang.






Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

2 jam lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Pemerintah Siapkan Pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana Cianjur

9 jam lalu

Pemerintah Siapkan Pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana Cianjur

Pemerintah daerah telah menyiapkan tanah seluas 2,5 hektare.


Kementerian PUPR Sebut 1.400 Hektar Lahan IKN Diminati Investor

18 jam lalu

Kementerian PUPR Sebut 1.400 Hektar Lahan IKN Diminati Investor

Kementerian PUPR menyatakan peningkatan minat investasi di IKN mencapai 40 kali lipat sejak dilakukan jajak pasar pada 18 Agustus dan 22 Oktober 2022.


PUPR Bakal Bangun Rumah Bagi Korban Gempa Cianjur di Lahan 2,5 Hektare

21 jam lalu

PUPR Bakal Bangun Rumah Bagi Korban Gempa Cianjur di Lahan 2,5 Hektare

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun rumah bagi korban gempa Cianjur di atas lahan seluas 2,5 hektare.


Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

22 jam lalu

Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa 200-an investor Malaysia telah menyatakan minatnya menanamkan investasi di IKN.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

1 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

1 hari lalu

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


Menteri PUPR Bantah Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Ditolak Bank Indonesia dan BUJT

2 hari lalu

Menteri PUPR Bantah Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Ditolak Bank Indonesia dan BUJT

DPR menyebut penerapan sistem bayar tol tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF) mendapatkan penolakan dari Bank Indonesia (BI).


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

2 hari lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

2 hari lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.