TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rights issue yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI sudah meraup dana senilai Rp 26,1 triliun dari publik hingga kemarin.
"Sampai kemarin sudah ada 7,7 miliar HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) atau 63,45 persen yang dieksekusi senilai Rp 26,1 triliun," kata Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 22 September 2022.
Dia berharap hingga hari ini dapat meningkat menjadi kisaran 70 persen. Adapun periode pengajuan penebusan rights issue BRI dimulai pada 13 September dan berakhir hari ini.
Jika investor publik yang melakukan HMETD sebanyak 70 persen, ia memperkirakan, pada 27 September 2021 nanti BRI akan menerima dana tunai Rp 27 triliun.
"Sehingga diharapkan nanti Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal BRI akan mencapai 22 persen atau lebih pasca rights issue ini," ujar Tiko.
Pemerintah sebagai pemegang saham tertinggi BRI juga melakukan HMETD sebanyak 1,61 miliar pada 13 September 2021 melalui saham inbreng PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM ke saham BRI. Nilainya mencapai Rp 54,77 triliun.
Dia menuturkan total dana dari investor publik dan pemerintah, dana yang diraup BRI akan mencapai sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 85 triliun.
Rights issue BRI itu merupakan terbesar sepanjang sejarah BUMN di pasar modal Indonesia. Adapun rights issue yang dilakukan BRI juga merupakan upaya mendapatkan dana untuk pembiayaan di Holding BUMN Ultra Mikro. BRI menjadi induk dalam holding tersebut, sedangkan Pegadaian dan PNM menjadi anggota.
