Ekonom Prediksi Skandal EODB Bank Dunia Tak Berdampak ke Investasi RI

Ilustrasi investasi. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah memperkirakan skandal penyimpangan data tingkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Bank Dunia tak berpengaruh langsung terhadap investasi di dalam negeri. Musababnya, skandal tersebut tidak menyasar Indonesia.

“Belum bisa disimpulkan bahwa skandal tersebut disetir oleh kepentingan pihak-pihak tertentu di Indonesia. Apalagi Kita juga tahu bahwa pada tahun-tahun terakhir ini justru peringkatnya Indonesia justru memburuk,” ujar Piter saat dihubungi pada Sabtu, 18 September 2021.

Piter melanjutkan, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah merumuskan Undang-udang Cipta Kerja atau Omnibus Law salah satunya karena peringkat kemudahan investasi di Indonesia terus melorot. Pada periode pertama pemerintah, mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk memperbaiki peringkat EODB tersebut.

Meski sempat membaik, skor kemudahan investasi kembali menurun dan kebijakan pemerintah dianggap tidak efektif. Meski begitu, Piter menyebut peringkat EODB sebetulnya tidak berpengaruh besar terhadap minat investasi yang masuk ke Indonesia.

Investor, tutur piter, tidak akan melihat peringkat suatu negara saat akan menanamkan investasinya, tapi kondisi langsung yang dirasakan di lapangan. “Yang dibutuhkan investor bukan perbaikan peringkat. Mereka butuhkan kemudahan yang riil di lapangan. Bukan di peringkat,” tutur Piter.

Piter mengemukakan, saat ini pemerintah dapat berfokus memperbaiki iklim investasi tanpa mengacu pada indikator peringkat lembaga internasional. Bank Dunia sebelumnya mengumumkan telah menyetop sementara laporan kemudahan berusaha akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Skandal disinyalir terjadi pada 2018-2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.

Bank Dunia mengendus adanya permasalahan etika dan akuntabilitas yang dilakukan oleh mantan pejabat lembaga internasional itu danmelakukan evaluasi. Manajemen juga menggelar audit atas laporan-laporan EODB.

Setelah meninjau semua informasi yang dihimpun tentang EODB, Bank Dunia memutuskan mengambil kebijakan menghentikan laporan dan akan menyusun metode anyar untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha selanjutnya.

"Grup Bank Dunia tetap berkomitmen kuat untuk memajukan peran sektor swasta dalam pembangunan dan memberikan dukungan  untuk membuat peraturan yang mendukung hal ini. Ke depan, kami akan mengerjakan pendekatan baru untuk menilai iklim bisnis dan investasi," tulis Bank Dunia.

Baca:  Skandal EODB, Jubir Luhut: Kita Perbaiki Iklim Investasi Bukan untuk Bertanding

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Saham GoTo Diprediksi Terus Melemah, Bagaimana Nasib Investor?

1 jam lalu

Saham GoTo Diprediksi Terus Melemah, Bagaimana Nasib Investor?

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) terhempas dari daftar 10 besar emiten dengan kapitalisasi pasar besar (big cap)


Potensi KUHP Perburuk Iklim Investasi, Ekonom Beri Dua Catatan Merah

1 jam lalu

Potensi KUHP Perburuk Iklim Investasi, Ekonom Beri Dua Catatan Merah

Bhima Yudhistira memiliki dua catatan terhadap pasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berpotensi memperburuk iklim investasi di Indonesia.


RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

8 jam lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

16 jam lalu

PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

Direktur GOTO Melissa Siska Juminto mengatakan PHK terhadap 1.300 karyawan pada November lalu dilakukan untuk mendorong kinerja bisnis yang semakin sehat.


Ganjar Pranowo Sebut 97 Perusahaan Relokasi Pabrik ke Jateng: Gede Itu

16 jam lalu

Ganjar Pranowo Sebut 97 Perusahaan Relokasi Pabrik ke Jateng: Gede Itu

"Hingga akhir tahun ini setidaknya sudah ada 97 perusahaan yang merelokasi pabriknya ke berbagai daerah di Jateng," kata Gubernur Ganjar Pranowo.


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

16 jam lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

21 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Ancaman Resesi 2023, Bos Mattel Indonesia: Industri Mainan Sangat Tahan Banting Tehadap Gejolak

1 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Bos Mattel Indonesia: Industri Mainan Sangat Tahan Banting Tehadap Gejolak

Produsen mainan Barbie dan Hot Wheels, PT Mattel Indonesia optimistis kinerja industrinya akan tetap bagus di tengah ancaman resesi 2023.


Kemenperin Catat Ekspor Industri Mainan RI Meningkat Capai USD 383 Juta, Naik 29,8 Persen

1 hari lalu

Kemenperin Catat Ekspor Industri Mainan RI Meningkat Capai USD 383 Juta, Naik 29,8 Persen

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, Reni Yanita, menjelaskan, pemkembangan industri mainan di Indonesia. I


Berita Top 3 Dunia: Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Muhyiddin Yassin

1 hari lalu

Berita Top 3 Dunia: Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Muhyiddin Yassin

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 7 Desember 2022 diawali oleh peringatan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terhadap pendahulunya, Muhyiddin Yassin.