Pencarian Terpopuler

TEMPO EKSKLUSIF
Koran Tempo
Majalah Tempo
BERLANGGANAN

Skandal Bank Dunia, Jubir Luhut Bantah EODB jadi Alasan Penyusunan Omnibus Law

Reporter

Editor

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Kapal pengangkurt peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. Pertumbuhan ekonomi diikuti inflasi yang masih relatif terjaga di kisaran 1,5 persen; konsumsi masyarakat yang tumbuh 5,9 persen. Tempo/Tony Hartawan
Kapal pengangkurt peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. Pertumbuhan ekonomi diikuti inflasi yang masih relatif terjaga di kisaran 1,5 persen; konsumsi masyarakat yang tumbuh 5,9 persen. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, memberikan tanggapan pasca-ditemukannya skandal penyimpangan data tingkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB).

EODB sebelumnya menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dalam Undang-udang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Baca Juga:

Waspada Flexing Berujung Penipuan, Amati Tandanya

Jodi menampik bahwa pembuatan klausul-klausul peraturan dalam Omnibus Law hanya dilandasi pada EODB. Ia mengatakan beleid sapu jagat disusun dengan melihat kebutuhan penyederhanaan regulasi di Indonesia.

“Kebijakan Omnibus Law bukan hanya dilandasi oleh EODB, tapi memang karena ada kebutuhan penyederhanaan regulasi secara besar-besaran,” ujar Jodi kepada Tempo, Sabtu, 18 September 2021.

Jodi mengatakan tujuan utama pembuatan Omnibus Law pun bukan untuk mengejar peringkat EODB. Ia mengatakan Omnibus Law diciptakan untuk menjamin iklim berusaha dan investasi yang berkualitas, baik bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM, maupun investor.

Baca Juga:

Ukraina Hancur Dilanda Perang, Bank Dunia Sebut Biaya Perbaikan Butuh Rp 6.220 T

Bank Dunia sebelumnya mengumumkan telah menyetop sementara laporan kemudahan berusaha akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Skandal disinyalir terjadi pada 2018-2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.



EODBBank DuniaKemudahan Berbisniskemudahan berusahaInvestasiOmnibus Law

Berita Selanjutnya

Artikel Terkait





Rekomendasi Berita

Waspada Flexing Berujung Penipuan, Amati Tandanya

2 hari lalu

Ilustrasi investasi ilegal. Pexels/Tima m
Waspada Flexing Berujung Penipuan, Amati Tandanya

Penting untuk waspada dan memahami tanda penjual investasi melakukan flexing. Lantas, apa tanda-tanda orang melakukan flexing penipuan investasi.


Ukraina Hancur Dilanda Perang, Bank Dunia Sebut Biaya Perbaikan Butuh Rp 6.220 T

4 hari lalu

Tim penyelamat bekerja di lokasi bangunan yang rusak berat akibat serangan pesawat tak berawak Rusia, di tengah serangan Rusia di Ukraina, di kota Rzhyshchiv, di wilayah Kyiv, Ukraina 22 Maret 2023. Layanan pers Layanan Darurat Negara Ukraina/Handout via REUTERS
Ukraina Hancur Dilanda Perang, Bank Dunia Sebut Biaya Perbaikan Butuh Rp 6.220 T

Biaya perbaikan di Ukraina yang hancur dilanda perang mencapai Rp 6.220 triliun.


Bank Dunia: Pemulihan dan Pembangunan Kembali Ukraina Butuh US$411 miliar

5 hari lalu

Warga berjalan di samping rumah yang rusak akibat serangan militer Rusia, di kota Hlevakha, di luar Kyiv, Ukraina 26 Januari 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Bank Dunia: Pemulihan dan Pembangunan Kembali Ukraina Butuh US$411 miliar

Ukraina bukan hanya perlu memperbaiki kerusakan fisik tetapi juga membangun ekonomi yang hancur karena invasi Rusia.


Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

5 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menjelaskan soal HGU hingga 190 tahun untuk para investor di IKN saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan hasil survei yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO).


Tolak UU Cipta Kerja, Said Iqbal Sebut Bakal Ada Gerakan dari Buruh Internasional

6 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Tolak UU Cipta Kerja, Said Iqbal Sebut Bakal Ada Gerakan dari Buruh Internasional

DPR RI mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada Selasa, 21 Maret 2023.


Tolak Perpu Cipta Kerja yang Disahkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Buruh

6 hari lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam aksi tersebut, mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Perpu Cipta Kerja yang Disahkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Buruh

Setidaknya ada sembilan catatan penolakan kalangan buruh atas pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Apa saja sembilan catatan itu?


Cara Jual Emas Tanpa Surat yang Tepat Agar Tidak Rugi

6 hari lalu

Pengunjung memadati toko perhiasan emas menjelang Idul Fitri di Toko Emas Pada Senang, Kota Depok, Kamis, 28 April 2022. Para pedagang di toko emas mengaku, penjualan mereka meningkat. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Cara Jual Emas Tanpa Surat yang Tepat Agar Tidak Rugi

Berikut sejumlah cara menjual emas tanpa surat beserta hal-hal yang harus diperhatikan agar Anda tidak rugi.


Bangun EcoPlaza Citra Maja Raya, Ciputra Group Siapkan Investasi Rp 50 Miliar - Rp 100 Miliar

6 hari lalu

Managing Director PT Ciputra Residence Budiarsa Sastrawinata (tengah), Senior Director PT Ciputra Residence Agussurja Widjaya (kiri) saat memberikan keterangan Pers terkait pembangunan EcoPlaza di Citra Maja Raya, Selasa 21 Maret 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Bangun EcoPlaza Citra Maja Raya, Ciputra Group Siapkan Investasi Rp 50 Miliar - Rp 100 Miliar

Senior Director PT Ciputra Residence Agussurja Widjaya mengatakan untuk tahap pertama pembangunan mal di Kota Citra Maja Raya belum begitu besar.


Bank Indonesia Catat Posisi Investasi Internasional Indonesia Kuartal IV 2022 Turun, karena

7 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Catat Posisi Investasi Internasional Indonesia Kuartal IV 2022 Turun, karena

Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada kuartal IV 2022 menurun


Credit Suisse di Ambang Krisis, Ekonom Sebut Perbankan Kecil dan Digital Perlu Waspada

8 hari lalu

Bank Credit Suisse Swiss [fortune.com]
Credit Suisse di Ambang Krisis, Ekonom Sebut Perbankan Kecil dan Digital Perlu Waspada

Bank investasi asal Swiss, Credit Suisse berada di ambang krisis. Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, M Rizal Taufikurahman menyebut perbankan yang relatif kecil dan bank digital perlu waspada.