OJK Minta Nasabah Waspadai Modus Terbaru Pinjol Ilegal: Transfer Dana Mendadak

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock

    Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai modus-modus yang sering digunakan oleh pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Salah satunya yang sangat meresahkan adalah melakukan transfer dana secara mendadak, padahal nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman ke perusahaan tersebut.

    Dalam sejumlah kasus, nasabah yang tak awas dan malah menggunakan dana itu menjadi sasaran empuk pinjol ilegal. Mereka kemudian diminta untuk membayar pinjaman yang tak pernah diajukan sebelumnya. Penagih kemudian mengakses data pribadi dan bersikap tak sopan dengan mengancam serta mengintimidasi. 

    Oleh karena itu, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) sekaligus Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing mengingatkan agar masyarakat waspada sejak awal. Mereka juga diminta tak terjebak dan menuliskan data pribadi di website palsu karena mengeklik link tautan yang menawarkan sejumlah penawaran menarik yang ternyata abal-abal. 

    "Tak jarang masyarakat yang terjebak sekali klik tautan penawaran mencurigakan tersebut, data pribadi mereka terculik," kata Tongam beberapa waktu lalu.

    Hal ini, menurut dia, terlihat dari indikasi rekening masyarakat uang sebenarnya dibagikan oleh mereka sendiri karena terjebak di situs website palsu. "Atau pernah mengisi kolom data diri beserta nomor rekening di penipuan dengan modus undian berhadiah bodong."

    OJK kembali menegaskan bahwa platform fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi tidak akan mengakses jaringan komunikasi pribadi seperti SMS dan aplikasi perpesanan instan untuk menawarkan layanan pinjol.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.