OJK Waspadai Peningkatan Kredit Macet di Tengah Gelombang Kedua Covid-19

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Rapat tersebut membahas revisi anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Rapat tersebut membahas revisi anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.COJakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mewaspadai peningkatan kredit macet atau non-performing loan di tengah gelombang kedua pandemi Covid-19. Pada Juli 2021, angka NPL naik menjadi 3,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Ada beberapa hal dalam sektor perbankan maupun lembaga non-bank yang perlu diperhatikan, di antaranya NPL. Angkanya sedikit meningkat,” ujar Ketua Dewan Komosioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu, 15 September 2021.

    Wimboh menyatakan OJK telah mengambil kebijakan untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit untuk menjaga stabilitas performa debitur, perbankan, dan perekonomian. Kebijakan yang menjadi bagian countercyclical itu diputuskan diulur hingga 2023.

    Menurut Wimboh, jumlah debitur yang mengikuti program restrukturisasi cukup besar. Dari total kredit yang ada, porsi restrukturisasi itu mencapai 15 persen.

    Dengan perpanjangan restrukturisasi kredit, Wimboh berharap perbankan memiliki ruang yang cukup untuk menambah cadangan dana. “Sehingga pada saat dinormalkan, neraca bank tidak terganggu karena cadangan sudah cukup atau menghindari cliff effect,” ujar Wimboh.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.