Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: Mewujudkan Indonesia Maju Butuh APBN yang Sehat

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Youtube
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Youtube
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sehat diperlukan untuk mencapai cita-cita Indonesia maju.

Pasalnya, kata dia, Indonesia maju adalah Indonesia yang ekonominya maju dan berkelanjutan, dengan pembangunan yang merata dan inklusif, serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

"Untuk mewujudkan cita-cita ini, dibutuhkan APBN yang sehat, yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan basis pemajakan yang luas," ujar Sri Mulyani dalam akun instagram resminya, Rabu, 15 September 2021.

Ia mengatakan penerimaan pajak merupakan tiang utama penyangga APBN yang sehat, di samping Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang optimal, pembiayaan yang efisien, dan belanja yang berkualitas.

Karena itu, menurut dia, Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memiliki fokus membangun konsolidasi fiskal yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

"Setidaknya ada lima kelompok materi utama (klaster) di dalam RUU KUP, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Pajak Karbon," kata Sri Mulyani.

Ia berharap adanya RUU KUP ini, tujuan membangun Indonesia secara berkelanjutan dapat tercapai. "Semoga tujuan untuk menjaga dan membangun Indonesia secara berkelanjutan dapat mendapatkan ridho dari Allah SWT."

Sebelumnya, salah satu yang disoroti dalam RUU ini adalah rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas bahan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pandidikan. Sri Mulyani mengatakan PPN atas bahan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan diterapkan secara terbatas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

15 menit lalu

Pegawai tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Penukaran Valuta Asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Rupiah spot berbalik melemah pada perdagangan Kamis (20/6) pagi. Pukul 09.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 16.391 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.365 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat 58 poin menjadi Rp 16.136 per dolar AS.


Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

5 jam lalu

Ketua Dewan Penasehat Prabowo Mania 08 Hashim Djojohadikusumo (kanan) berbicara dalam acara Deklarasi 2024 Prabowo Presiden di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023. Acara tersebut mengangkat tema Rekonsiliasi Menuju Demokrasi Yang Lebih Berkualitas. ANTARA/Aprillio Akbar
Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Prabowo akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50%, asal pendapatan pajak naik


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

6 jam lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

7 jam lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

9 jam lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. ReforMiner Institute mencatat pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) berpotensi memberi dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Daftar mobil dan motor yang terancam tak bisa isi pertalite karena pembatasan BBM bersubsidi


Politikus PAN Ini Dukung Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: 80 Persen Penggunanya Masyarakat Mampu

18 jam lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Politikus PAN Ini Dukung Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: 80 Persen Penggunanya Masyarakat Mampu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi. Sebab, 80 persen subsidi BBM justru bocor dan digunakan kalangan mampu.


Airlangga Pastikan Pemerintahan Prabowo Jaga Batas Rasio Utang 40 Persen Terhadap PDB

19 jam lalu

Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartato (kiri) menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kanan) di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Airlangga Pastikan Pemerintahan Prabowo Jaga Batas Rasio Utang 40 Persen Terhadap PDB

Airlangga Hartarto memastikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan naikkan rasio utang 50 persen terhadap PDB.


Rupiah Mulai Menguat, Ditutup Rp 16.194 per Dolar AS

20 jam lalu

Pengendara mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Rabu 6 September 2023. PT Pertamina (Persero) akan mengumumkan pertalite dihapus mulai tahun 2024. Sebagai gantinya akan hadir Pertamax Green 92. TEMPO/Subekti.
Rupiah Mulai Menguat, Ditutup Rp 16.194 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat 46 poin menjadi Rp 16.194 per dolar AS.


Defisit APBN Meleset dari Target, Drajad Wibowo: Efek Akhir Masa Jabatan

1 hari lalu

Calon Ketua Umum PAN Drajad Wibowo saat menyerahkan berkas pencalonan ke DPP PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu 8 Februari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.
Defisit APBN Meleset dari Target, Drajad Wibowo: Efek Akhir Masa Jabatan

Ekonom sekaligus Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo sudah memperkirakan kinerja fiskal, target defisit APBN akan meleset, karena....


5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024

1 hari lalu

Petugas menunggu jaringan aplikasi  BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Terkait penjualan BBM bersubsidi pengelola SPBU memilih menutup penjualan karena tidak berani menjual BBM bersubsidi tanpa melalui aplikasi resmi yang sedang error.  Tempo/Budi Purwanto
5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024

Melalui pembatasan BBM bersubsidi ini, pemerintah berharap beban keuangan negara bisa dikurangi, sekaligus mengurangi polusi.