Sri Mulyani: Mewujudkan Indonesia Maju Butuh APBN yang Sehat

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani. Youtube

    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Youtube

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sehat diperlukan untuk mencapai cita-cita Indonesia maju.

    Pasalnya, kata dia, Indonesia maju adalah Indonesia yang ekonominya maju dan berkelanjutan, dengan pembangunan yang merata dan inklusif, serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

    "Untuk mewujudkan cita-cita ini, dibutuhkan APBN yang sehat, yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan basis pemajakan yang luas," ujar Sri Mulyani dalam akun instagram resminya, Rabu, 15 September 2021.

    Ia mengatakan penerimaan pajak merupakan tiang utama penyangga APBN yang sehat, di samping Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang optimal, pembiayaan yang efisien, dan belanja yang berkualitas.

    Karena itu, menurut dia, Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memiliki fokus membangun konsolidasi fiskal yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

    "Setidaknya ada lima kelompok materi utama (klaster) di dalam RUU KUP, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Pajak Karbon," kata Sri Mulyani.

    Ia berharap adanya RUU KUP ini, tujuan membangun Indonesia secara berkelanjutan dapat tercapai. "Semoga tujuan untuk menjaga dan membangun Indonesia secara berkelanjutan dapat mendapatkan ridho dari Allah SWT."

    Sebelumnya, salah satu yang disoroti dalam RUU ini adalah rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas bahan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pandidikan. Sri Mulyani mengatakan PPN atas bahan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan diterapkan secara terbatas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.