G20 di Indonesia, Pemerintah Perkirakan Serap 33 Ribu Tenaga Kerja

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam diskusi online Ngobrol @Tempo

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam diskusi online Ngobrol @Tempo "Indonesia Tumbuh, Indonesia Pulih", Rabu, 18 Agustus 2021. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperkirakan sejumlah dampak ekonomi langsung dapat dicapai dari pelaksanaan rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia. Di antaranya adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun dan penambahan Produk Domestik Bruto nasional hingga Rp 7,4 triliun, pelibatan UMKM, dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor. 

    ”Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Selasa, 14 September 2021.

    Selain itu, kata dia, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

    Menurutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama produksi dan distribusi vaksin.

    ”Pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods, dan di saat yang sama meningkatkan kepastian aksesabilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah,” ujarnya.

    Adapun secara resmi, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama Recover Together, Recover Stronger. Dia mengatakan pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian Covid-19 di tanah air.

    Seluruh rangkaian pertemuan dan side events, akan diselenggarakan secara hybrid dan/atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus Covid-19 sebagai parameter. ”Prioritas Pemerintah tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus Covid-19, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan Delegasi peserta konferensi," ujar dia.

    Airlangga mengatakan seluruh pertemuan dan side events G20 di bawah Presidensi Indonesia, akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

    BACA: Luhut Minta 5 Destinasi Super Prioritas Disiapkan untuk Sambut Tamu KTT G20

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.