Sehingga sistem pembayaran bisa mengatasi berbagai permasalahan yang berakibat pada penurunan biaya, mempercepat dan mempeluas akses, hingga menghadirkan praktik pasar yang lebih baik.
Kedua, kerja sama di bank sentral mencakup juga inisiasi untuk bank-bank sentral mengeluarkan central bank digital currency (CBDC).
“Ada tiga hal yang akan dibahas, yakni bagaimana CBDC menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara, bagaimana CBDC tetap mendukung tugas bank-bank sentral di moneter, keuangan, pembayaran dan melayani ekonomi, serta bagaimana CBDC mendukung inklusi dan ekonomi dan keuangan,” jelas Airlangga.
Selanjutnya agenda keempat adalah inisiatif-inisiatif bidang moneter dan sistem keuangan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang merumuskan cara agar bank sentral bisa mendukung ekonomi dan sektor riil menjadi lebih hijau dan didukung sektor keuangan. Termasuk juga insiatif memperluas dan menerbitkan instrumen yang bisa mendukung ekonomi hijau.
Sedangkan agenda kelima adalah kerja sama dibidang inklusi ekonomi dan keuangan termasuk pembiayaan UMKM secara digital. Perry menyebut, dari sisi bank sentral, dukungan yang akan diberikan melalui sistem pembayaran digital yakni QRIS.
“Kedua, Kebijakan-kebijakan moneter maupun makroprudensial dan sektor keuangan yang mendukung UMKM tentu bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Ketiga, literasi keuangan agar bisa mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, khususnya UMKM,” papar Perry.
BACA: Sampai 31 Agustus 2021, Bank Indonesia Beli SBN Rp 137,49 Triliun
