Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Pemalsuan Deposito BNI Masuk Pengadilan, Kamis Depan Pembuktian Penggugat

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus pemalsuan deposito nasabah PT Bank Negara Indonesia (persero) atau BNI Tbk di kantor cabang Makassar, Sulawesi Selatan, sudah masuk ke Pengadilan Negeri Makassar. Gugatan diajukan oleh Hendrik dan Heng, anak dan bapak nasabah BNI, yang mengaku telah kehilangan dana deposito mereka sebesar Rp 20,1 miliar.

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," demikian bunyi salah satu petitum dalam gugatan ini, dikutip dari laman resmi pengadilan, pada Selasa, 14 September 2021.

Sebelumnya, perkara ini mencuat saat Hendrik dan Heng Pao Tek, mengaku kehilangan deposito Rp 20,1 miliar mereka di BNI. Saat pencairan, mereka dapat info dari pihak bank bahwa bilyet mereka palsu dan tidak tercatat di sistem BNI.

Tapi, Hendrik dan Heng Pao Tek bukan satu-satunya orang yang mengaku kehilangan deposito di BNI Makassar. Selain mereka, ada juga Andi Idris Manggabarani, dan nasabah lain berinisial RY dan AN.

“Kami curiga kemungkinan besar ada sindikat karena korbannya ada tiga orang,” kata Wilson Imanuella Lasi, kuasa hukum Hendrik dan Heng Pao Tek pada Juni 2021.

Walhasil, Hendrik dan Heng Pao Tek mengajukan gugatan ke pengadilan. Perkara wanprestasi ini sudah terdaftar di PN Makassar sejak Senin, 24 Mei 2021 dengan nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mks. Dua pihak yang menjadi tergugat adalah BNI wilayah Makassar dan satu karyawan mereka yang bernama Melati B. Sombe (MBS).

Sidang perdana sudah digelar pada Kamis, 10 Juni 2021. Lalu sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Kamis, 16 September 2021 dengan agenda pembuktian penggugat, yaitu Hendrik dan Heng Pao Tek.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gelar RUPS Luar Biasa, Ini Jajaran Komisaris dan Direksi BNI

5 hari lalu

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar
Gelar RUPS Luar Biasa, Ini Jajaran Komisaris dan Direksi BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ini hasilnya.


BNI Gelar RUPS Luar Biasa, Ini Hasilnya

5 hari lalu

Tangkapan layar Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar dalam konferensi pers daring, Rabu (31/8/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)
BNI Gelar RUPS Luar Biasa, Ini Hasilnya

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memaparkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2023.


HUT DPR, Setjen DPR RI Bersama BNI dan PMI Gelar Aksi Donor Darah

11 hari lalu

ketua KORPRI Djaka Dwi Winarko (kanan) disela-sela menghadiri kegiatan donor darah yang diinisasi oleh Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen (KSDD) Indonesia, Rabu (13/9/2023). Foto: Farhan/nr
HUT DPR, Setjen DPR RI Bersama BNI dan PMI Gelar Aksi Donor Darah

Kegiatan donor darah kali ini lebih istimewa karena masih dalam nuansa mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun DPR RI baru-baru ini.


Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

12 hari lalu

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

Pengadilan Banding Malaysia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan mantan perdana menteri Najib Razak dalam dakwaan 1MDB


Wakil Perdana Menteri Malaysia Dibebaskan dari 47 Dakwaan Korupsi Yayasan Amal

20 hari lalu

Dato Seri Ahmad Zahid Hamidi. TEMPO/Subekti
Wakil Perdana Menteri Malaysia Dibebaskan dari 47 Dakwaan Korupsi Yayasan Amal

Pengadilan Tinggi Malaysia mengabulkan pembatalan semua tuduhan korupsi terhadap Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi dalam kasus korupsi yayasan amal.


Perbedaan Mendasar Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer

24 hari lalu

Terdakwa Sertu Yalpin Tarzun menangis saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan, Sumatera Utara, Senin, 29 Mei 2023. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari Anggota TNI AD kepada Sertu Yalpin Tarzun anggota Kodim 0208/Asahan dan Pratu Rian Hermawan anggota Yonif 125/Simbisa karena terbukti bersalah membawa 75 kg sabu dan 40.000 butir pil ekstasi. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Perbedaan Mendasar Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer

Apa sebenarnya perbedaan paling mendasar antara Pengadilan Sipil atau umum dan Pengadilan Militer?


Hukuman Ditangguhkan, Eks PM Pakistan Imran Khan Tetap Dipenjara

25 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berhenti sejenak saat berbicara dengan Reuters selama wawancara, di Lahore, Pakistan 17 Maret 2023. REUTERS/Akhtar Soomro/
Hukuman Ditangguhkan, Eks PM Pakistan Imran Khan Tetap Dipenjara

Pengadilan Pakistan menangguhkan hukuman penjara kasus korupsi eks PM Pakistan Imran Khan. Namun ia tetap dijerat dengan tuduhan lain.


MA Minta Hakim Ikuti SEMA dan Tolak Permohonan Pencatatan Pernikahan Beda Agama

25 hari lalu

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Sobandi (tengah) dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
MA Minta Hakim Ikuti SEMA dan Tolak Permohonan Pencatatan Pernikahan Beda Agama

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengklaim SEMA tentang laranngan mencatat pernikahan beda agama tidak melanggar HAM


Waspada Modus Penipuan Gunakan Profil Bisnis di WhatsApp

26 hari lalu

Ilustrasi WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Waspada Modus Penipuan Gunakan Profil Bisnis di WhatsApp

Penipuan berkedok pemberitahuan palsu menggunakan aplikasi pesan singkat masih marak terjadi. Terbaru, pelaku penipuan sudah memakai nama dan tampilan khusus agar tampak lebih "resmi" bagi calon korbannya.


Putusan Sidang PKPU Waskita Karya Ditunda, Diputuskan Kamis Besok

34 hari lalu

Kuasa hukum penggugat PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Tarsisius Agusto Naur, saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 21 Agustus 2023. Majelis hakim memutuskan menunda putusan PKPU Waskita Karya menjadi Kamis, 24 Agustus 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Putusan Sidang PKPU Waskita Karya Ditunda, Diputuskan Kamis Besok

Sidang penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah mencapai babak akhir.