Masa Pandemi Perbesar Risiko Fraud dalam Pengelolaan Keuangan, Ini Kata BPK

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di masa krisis cenderung memperbesar risiko terjadinya fraud (kecurangan). BPK merespon peningkatan risiko fraud dengan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko (risk-based comprehensive audit) atas 241 objek pemeriksaan.  

Respon ini menjadi salah satu peran BPK dalam meningkatkan deteksi dan pencegahan korupsi. “Dalam melakukan pemeriksaan atas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PC-PEN, BPK mengidentifikasi masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, serta manajemen program dan kegiatan pandemi,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam keterangan tertulis Selasa, 14 September 2021.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjelaskan peran BPK dalam pemberantasan korupsi. Pada upaya pencegahan dilakukan melalui pelaksanaan Fraud Risk Assessment, yang dilakukan oleh seluruh Auditorat Keuangan Negara BPK pada tahap perencanaan pemeriksaan.

Peran pendeteksian dapat dilakukan melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK, di mana seluruh pemeriksaan didesain dan dilaksanakan untuk dapat mendeteksi fraud yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Jika ditemukan fraud, maka BPK melaporkan fraud tersebut kepada aparat penegak hukum.

Peran selanjutnya adalah peran pemeriksaan investigatif untuk memperoleh bukti adanya fraud atau melalui penghitungan kerugian negara dengan tujuan untuk menghitung kerugian negara atau daerah. Sedangkan peran terakhir adalah terkait dukungan litigasi yang dilakukan BPK melalui pelaksanaan pemberian keterangan ahli di persidangan.

Pada kesempatan ini, Kepala BPKP menjelaskan tentang implementasi dan pengembangan three lines model dalam deteksi dan pencegahan korupsi, melihat pada strategi penguatan Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK memaparkan tentang strategi deteksi dan pencegah korupsi melalui upaya komprehensif dengan membangun kolaborasi antar sektor dan aktor.

BACA: BPK Ungkap Lagi Dana Rp 2,94 Triliun Covid-19 yang Bermasalah, Apa Saja?

HENDARTYO HANGGI






NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

3 jam lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.


Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

9 jam lalu

Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi program strategis pangan.


PMN Tambahan untuk Kereta Cepat Rp 3,2 T Diketok, Wamen BUMN: Insya Allah Schedule Juni Dicapai

5 hari lalu

PMN Tambahan untuk Kereta Cepat Rp 3,2 T Diketok, Wamen BUMN: Insya Allah Schedule Juni Dicapai

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diyakini bakal rampung sesuai target usai disetujuinya tambahan PMN Rp 3,2 triliun.


Populasi Global di Bumi Tembus 8 Miliar Jiwa, PBB: Pertumbuhan Melambat

5 hari lalu

Populasi Global di Bumi Tembus 8 Miliar Jiwa, PBB: Pertumbuhan Melambat

PBB menyebut populasi global saat ini tumbuh pada lajunya yang paling lambat sejak 1950. Simak juga soal bonus demografi dan dampak pandemi.


AMSI Awards 2022 Beri Penghargaan kepada Media Nasional dan Lokal untuk Berbagai Kategori

5 hari lalu

AMSI Awards 2022 Beri Penghargaan kepada Media Nasional dan Lokal untuk Berbagai Kategori

AMSI Awards 2022 menjadi wadah penghargaan kepada sejumlah media yang konsisten dengan memproduksi konten terbaik.


Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

5 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

5 hari lalu

Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

Klaster instansi pemerintahan dipastikan akan mulai pindah ke IKN Nusantara pada tahap pertama tahun 2024.


Strategi Indonesia Menuju Endemi Menurut Pakar

6 hari lalu

Strategi Indonesia Menuju Endemi Menurut Pakar

Pakar mengatakan sosialisasi pandemi COVID-19 masih ada termasuk salah satu strategi penting untuk mendorong Indonesia menuju endemi.


Pamer Kereta Cepat Jakarta-Bandung Meski Belum Rampung

11 hari lalu

Pamer Kereta Cepat Jakarta-Bandung Meski Belum Rampung

Di tengah sejumlah masalah yang membelit proyek, Jokowi dan Xi Jinping menyaksikan langsung uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung secara virtual.


Airlangga: Kerja Sama Sektor Publik dan Swasta Jadi Kunci Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi

14 hari lalu

Airlangga: Kerja Sama Sektor Publik dan Swasta Jadi Kunci Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi

Airlangga Hartarto mengungkapkan pada kuartal ketiga 2022, ekonomi Indonesia bahkan tumbuh 5,72 persen secara year-on-year.