TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti belanja pemerintah daerah yang belum terfokus. Hal tersebut terlihat dari jenis program di daerah yang bisa mencapai 29.623 program. Kalau dipecah menjadi kegiatan, maka ada 263.135 jenis kegiatan.
"Itu yang disebut diecer-ecer seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semua dapat tanpa memikirkan pengeluaran itu akhirnya bisa menghasilkan output dan outcome," ujar Sri mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR, Senin, 13 September 2021.
Pola belanja APBD yang masih bisnis as usual, yaitu tertumpu pada triwulan 4, mendorong terjadinya dana tak terpakai atau idle cash di daerah. Pada Juli 2021, tercatat ada Rp 173,73 triliun dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan.
"Apalagi dalam situasi covid-19 ini, kami betul-betul memperhatikan setiap transfer harus bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Situasi Ini menjadi salah satu yang menjadi concern bersama," tutur Sri Mulyani.
Persoalan belanja daerah adalah salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Tanah Air. Selain belanja, Sri Mulyani mengatakan akuntabilitas tata kelola keuangan di daerah pun masih perlu dioptimalkan. "Meski secara administrasi sudah membaik, namun secara material masih perlu diperbaiki."
Sri Mulyani mengatakan sinergi dan gerak langkah kebijakan APBN dan APBD masih belum berjalan secara maksimum, sehingga perlu dilakukan penguatan dalam menjaga sinergi dan kesinambungan fiskal.
Menurut Sri Mulyani, tantangan-tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal berakibat kepada output atau outcome yang belum optimal dan sangat timpang di berbagai daerah. "Ini meskipun kita sudah melakukan transfer ke daerah sejak 2004 berdasarkan formula untuk mengurangi ketimpangan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah."
BACA: Sri Mulyani Soroti Dana Alokasi Umum untuk Daerah Habis Buat Belanja Pegawai
CAESAR AKBAR
