BRI Resmi Jadi Induk Holding BUMN Ultra Mikro

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penandatanganan Akta Inbreng Holding BUMN Ultra Mikro secara daring di Jakarta, Senin, 13 September 2021. Dok. BRI

    Penandatanganan Akta Inbreng Holding BUMN Ultra Mikro secara daring di Jakarta, Senin, 13 September 2021. Dok. BRI

    INFO BISNIS - Holding Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi terbentuk. Ini seiring penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding di Jakarta, 13 September 2021.

    Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso, dan dihadiri oleh Dirut Pegadaian Kuswiyoto, dan Dirut PNM Arief Mulyadi serta Wakil Dirut BRI yang sekaligus sebagai Ketua PMO (Project Management Office) Tim Privatisasi BRI Catur Budi Harto. “Saya berterima kasih atas komitmen tiga BUMN mewujudkan Holding Ultra Mikro dan ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Erick Thohir.

    Milestone bersejarah bagi UMKM ini tidak mengubah porsi kepemilikan pemerintah atas saham pengendali di BRI. Di sisi lain, setelah holding terbentuk, negara tetap memiliki satu lembar saham merah putih seri A atau golden share di Pegadaian dan PNM.

    Sebelumnya pembentukan Holding Ultra Mikro telah mendapat persetujuan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada 5 Februari 2021, Ketua Komite Privatisasi pada 17 Februari 2021, serta dukungan Komisi XI dan Komisi VI DPR RI pada 16 Maret dan 18 Maret 2021

    Selain itu diikuti penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 73/2021 tentang Penyertaan Modal  egara (PMN) BRI tanggal 2 Juli 2021. Holding juga didukung Keputusan Menteri Keuangan tentang nilai PMN BRI pada 16 Juli 2021, persetujuan dari RUPS-LB BRI pada 22 Juli 2021, serta persetujuan OJK Bank serta OJK Pasar Modal pada 24 Agustus & 30 Agustus 2021.

    Menurut Erick Thohir, Holding Ultra Mikro, akan memberikan berbagai kemudahan dan biaya pinjaman dana yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, pendalaman layanan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

    Hadirnya holding akan meningkatkan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih murah. “Melalui co-location jejaring layanan BRI ke depan akan dilengkapi loket untuk Pegadaian, maupun pos para account officer (AO) dari PNM Mekaar. Bahkan melalui berbagai simulasi, co-location mampu mencatatkan efisiensi karena menekan biaya operasional dan biaya dana (cost of fund),” ujarnya optimistis.

    Dirut Bank BRI, Sunarso menuturkan ekosistem ultra mikro yang dibangun berdasarkan sinergi model bisnis BRI, Pegadaian, dan PNM akan mampu memberikan journey layanan keuangan yang terintegrasi bagi pelaku usaha di segmen tersebut.

    Journey dimulai dengan fase Empower dimana PNM melalui model bisnis Group Lending-nya memberikan program pemberdayaan kepada nasabah yang unfeasible dan unbanked untuk menjadi pengusaha ultra mikro. Pada fase Integrate, saat nasabah PNM sudah menjadi feasible dengan kapasitas bisnis yang meningkat, dapat ditawarkan produk Ultra Mikro BRI dan Pegadaian. “Tujuan akhir dari Integrated Journey dalam Ekosistem Ultra Mikro ini adalah fase Upgrade,” kata Sunarso.

    Lebih lanjut, Sunarso menjelaskan potensi holding dari segi bisnis. Usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan mencapai 45 juta nasabah pada 2018. Dari jumlah itu, yang sudah tersentuh lembaga keuangan formal baru sekitar 15 juta nasabah.“Pembentukan ekosistem ultra mikro akan memperkuat perjalanan BRI mencapai aspirasi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion, ” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.