TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS) bakal menurunkan kebutuhan dolar AS di Indonesia.
Saat ini, kebutuhan dolar AS cukup tinggi karena merupakan musim pembayaran dividen, musim keluarnya arus modal asing, dan waktunya pembayaran kewajiban di luar negeri, sehingga LCS membuat kebutuhan tersebut menurun.
"Dengan demikian dampaknya akan terasa terhadap stabilisasi nilai tukar rupiah karena sebelum ada LCS, perdagangan barang dan jasa, termasuk investasi ke luar negeri dan lain-lain, seperti pembayaran remitansi hingga pembayaran transfer dividen memakai dolar AS," kata Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Rahmatullah Sjamsudin dalam taklimat media secara daring di Jakarta, Rabu 8 September 2021.
Selain itu, terdapat beberapa keuntungan lain dengan adanya transaksi LCS, yakni membuat biaya transaksi dua negara menjadi lebih murah karena tidak perlu lagi mengonversi mata uangnya terlebih dahulu ke dolar AS.
"Jadi langsung kalau importir Indonesia mau beli ringgit Malaysia untuk membayar barang bisa langsung ke bank ACCD LCS, sehingga tidak perlu lagi beli dolar AS terlebih dahulu, begitu pula sebaliknya," ucap Rahmatullah.
Kemudian, ia menuturkan terdapat pula keuntungan lainnya, yaitu unsur lindung nilai yang memperbolehkan pelaku usaha melakukan hedging menggunakan beberapa instrumen, termasuk Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).
Dengan LCS ketentuan threshold pembelian para pelaku usaha juga lebih fleksibel, contohnya threshold transaksi LCS dengan baht Thailand dan ringgit Malaysia sampai dengan 200 ribu dolar AS tidak perlu menggunakan underlying, serta yen Jepang sampai dengan 500 ribu dolar AS.
"Tetapi dengan Tiongkok karena di sana ketat semua transaksi tetap harus menggunakan underlying," tegasnya.
Bank Indonesia mencatat beberapa bank ACCD pun kini juga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk melakukan transaksi LCS secara daring.
BACA: Dapat Dana Rp 90 Triliun dari IMF, BI: Bukan karena Indonesia Lagi Kesulitan
