TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Selasa kemarin, 7 September 2021, El Salvador resmi menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang legal. Presiden Negara El Salvador Nayib Bukele mengatakan pemberlakuan kebijakan ini menjadi sejarah baru bagi negara itu.
Dalam pelaksanaannya, beberapa jam setelah status resmi Bitcoin di El Savador tersebut, terjadi gangguan teknologi. Hal itu terjadi saat pemerintah El Salvador meresmikan aplikasi E-Wallet untuk penduduk dan seluruh pengguna untuk pertama kalinya.
Bukele sebelumnya menyatakan, penggunaan Bitcoin sebagai mata uang legal bakal memacu investasi negaranya. Hal ini juga diyakini bakal membantu warga El Savador hingga 70 persen, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses layanan finansial tradisional.
"Kita harus mematahkan paradigma di masa lalu," kata Presiden Bukele, Senin, 6 September 2021.
Lebih jauh, Bukele menjelaskan, penggunaan aset kripto akan menjadi cara efektif untuk mentransfer hingga miliaran dolar dalam pengiriman uang yang dikirim kembali oleh orang El Salvador yang tinggal di luar negeri ke negaranya setiap tahun.
Saat ini pemerintah El Salvador telah memiliki 550 Bitcoin, yang setara dengan US$ 26 juta. Peluncuran Bitcoin ini juga menjadi tren yang banyak tersebar cerita menariknya di sosial media akan penggunaan Bitcoin untuk membayar barang/makanan di sana, seperti cuitan milik Aaron van Wirdum di Twitter.
"Baru saja masuk ke Mc Donald's di San Salvador untuk melihat, apakah Saya dapat membayar sarapan yang dibeli dengan Bitcoin? Meskipun sepenuhnya saya berharap jawabannya adalah tidak," kata Aaron.
Aaron menyebutkan, bahwa Bitcoin realitanya memang telah legal digunakan. "Tapi lihatlah, mereka mencetak tiket dengan kode QR yang akan dialihkan ke halaman web dengan Lightning Invoice," tuturnya.
Walau begitu, sempat ada beberapa kendala kecil selama pengenalan resmi mata uang baru El Savador tersebut. Salah satunya menurunkan E-Wallet Bitcoin milik El Savador, "Chivo" dengan maksud untuk mencoba meningkatkan kapasitas server pengambilan gambar.
Hebohnya berita yang menjadi tren dunia atas langkah ekonomi bersejarah El Salvador itu juga tak lantas memicu euforia yang sama di dalam negeri. Hal tersebut dibuktikan pada sebuah jejak pendapat yang belum lama ini dilakukan oleh Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sebuah perguruan tinggi Jesuit yang berbasis di El Salvador.
Hasil survei menyebutkan 67,9 persen masyarakat tidak setuju dengan adanya keputusan membuat tender legal Bitcoin. Mayoritas dari mereka mengutarakan akan ketidaktahuannya cara menggunakan cryptocurrency.
Mereka juga mengkritik kebijakan ini dengan mengenakan kaos ke parlemen untuk mengekspresikan penentangan atas Undang-undang Bitcoin yang baru. Tapi Bukele tetap bergeming.
BISNIS
Baca: Daftar Obligor Prioritas Satgas BLBI, dari Tutut Soeharto hingga Bos Texmaco
