TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengulas kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia mengatakan bantuan itu diperintahkan oleh Dana Moneter Internasional alias IMF untuk mengatasi krisis moneter 1998.
IMF memerintahkan Bank Indonesia untuk membantu bank-bank swasta yang kesulitan uang. Dasar pemikirannya, kalau bank-bank tersebut tidak disuntik dana, maka akan tutup. Sehingga, dikhawatirkan perekonomian nasional akan hancur dan rakyat yang punya simpanan di bank tersebut gigit jari.
"Dikucurkanlah BLBI sebesar Rp 147,7 triliun. Ternyata terjadi kejahatan masal: dana bantuan dari Bank Indonesia itu banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemilik bank itu sendiri," ujar Dahlan di laman pribadinya, disway.id, Selasa, 7 September 2021.
Akibatnya, kata Dahlan, krisis moneter tetap terjadi. Bahkan krisis tersebut sangat parah. Bank-bank tersebut pun tetap tidak kuat hidup dan ekonomi menjadi berantakan. "Rupiah jadi Rp 15.000 per dolar. Politik kacau," kata dia. Ujungnya, Presiden Soeharto pun mesti lengser dari jabatannya.
Perkara BLBI selanjutnya menjadi tanggungan presiden setelah Soeharto, yaitu BJ Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga Megawati Soekarnoputri. Audit BPK kala itu menyimpulkan dari bantuan Rp 147,7 triliun untuk 48 bank itu, sebesar Rp 138 triliun mengalir ke mana-mana, termasuk perusahaan sendiri. Sehingga dianggap merugikan negara.
Kala itu, pemerintah sudah melakukan pengejaran. Banyak yang sudah masuk penjara dan banyak pula yang belum. Bahkan, kata Dahlan, ada yang mendadak kaya raya dari permainan di sekitar BLBI.
Belakangan, pemerintah kembali mengejar piutang BLBI itu setelah Presiden Joko Widodo membentuk Satgas BLBI. Dalam tulisannya, Dahlan mempertanyakan aset apa lagi yang bisa dikejar pemerintah dan bagaimana cara penyelesaiannya.
