TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ingin publik percaya pengelolaan negara dilakukan dengan optimal. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 mendapat opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia berharap opini WTP dapat menunjukkan suatu upaya maksimal di dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Publik diharapkan semakin terbangun kepercayaannya bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan dioptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin 6 September 2021.
Opini WTP LKPP tahun 2020 merupakan yang kelima kalinya diperoleh pemerintah pusat sejak tahun 2016.
Meski begitu, ia tak memungkiri bahwa masih ada ruang perbaikan yang harus terus diperhatikan, karena BPK masih memberi catatan dan rekomendasi.
"Baik yang disampaikan melalui laporan hasil pemeriksaan LKPP maupun melalui beberapa laporan hasil kajian ulang BPK mengenai pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah," ungkap Sri Mulyani.
Maka dari itu, pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengelolaan APBN dapat terus terjaga kualitasnya pada masa sekarang dan yang akan datang.
Menurut Sri Mulyani, opini WTP merupakan hasil akhir dari semua upaya mempertahankan akuntabilitas APBN yang telah bekerja luar biasa keras di tengah badai pandemi COVID-19, di mana pendapatan negara mengalami penurunan drastis, namun belanja negara justru meningkat di dalam memenuhi kewajiban dan kehadiran negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.
"Tidak hanya dari sisi kesehatan namun juga dari sisi perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19," kata Sri Mulyani.
BACA: Sebut APBN Bersifat Fleksibel, Sri Mulyani: Namun Apakah Itu Kita Sembrono?
