Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Tangkap Dua Kapal Ikan Trawl di Aceh Timur

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal ikan Indonesia yang mengoperasikan alat tangkap trawl di wilayah perairan Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan terhadap kapal-kapal yang mengoperasikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini, merupakan upaya melaksanakan tata kelola perikanan berkelanjutan dan mencegah eskalasi konflik horisontal antar nelayan.

“Kami telah mengamankan dua kapal ikan berbendera Indonesia di wilayah perairan Aceh Timur pada Jumat, 3 September 2021,”ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam keterangan tertulis, Ahad, 5 September 2021.

Dia menjelaskan bahwa operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 08 melakukan penghentian, pemeriksaan dan penahanan dua kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang telah dilarang. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kedua kapal tersebut diketahui juga tidak dilengkapi dengan perizinan usaha perikanan sebagaimana yang dipersyaratkan.

“Dua kapal yang ditangkap adalah KM. Laksamana (20 GT) dan KM. Budi Jaya (7 GT), kedua kapal tersebut kami ad hoc ke Pangkalan PSDKP Lampulo untuk proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa penertiban terhadap kapal-kapal yang mengoperasikan alat tangkap trawl tersebut selain merupakan upaya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, juga sebagai langkah preventif agar tidak terjadi konflik horisontal antar nelayan, mengingat pihaknya banyak menerima keluhan terkait masih beroperasinya alat tangkap trawl ini.

“Kalau terus dibiarkan kami khawatir akan timbul konflik antar nelayan,” kata Pung.

Pung juga memastikan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang ada di lapangan agar bersikap tegas apabila menemukan kapal perikanan yang mengoperasikan alat penangkapan ikan yang dilarang dan merusak keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah menandatangani Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 yang mengatur tentang tata penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas.

Pengaturan tersebut sendiri dimaksudkan agar kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Dalam pengaturan tersebut, pengoperasian jaring hela ikan berkantong di WPPNRI 571 sendiri diatur dengan sangat selektif diantaranya hanya untuk kapal berukuran di atas 30 GT dan beroperasi di atas 20 mil laut.

Selama tahun 2021, KKP telah menangkap 134 kapal, terdiri dari 88 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 46 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 15 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam.

Baca: 

HENDARTYO HANGGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Perusahaan Dapat Izin KKP Budi Daya dan Ekspor Benih Lobster

9 jam lalu

Benih lobster. Foto: KKP
3 Perusahaan Dapat Izin KKP Budi Daya dan Ekspor Benih Lobster

Sebanyak tiga perusahaan telah diverifikasi dan mendapatkan surat keterangan melakukan kegiatan pembudidayaan lobster dari KKP.


KKP Manfaatkan Penukaran Utang AS untuk Konservasi Terumbu Karang

3 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo. Dok. KKP
KKP Manfaatkan Penukaran Utang AS untuk Konservasi Terumbu Karang

Perjanjian pengalihan pembayaran utang untuk kegiatan konservasi terumbu karang dilakukan antara Kementerian Keuangan RI dengan Pemerintah AS.


Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

4 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat Training & Workshop of Marine Spatial Planning to Advance Blue Economy in the Balikpapan Bay. Dok. KKP
Komitmen KKP untuk Tata Ruang Laut Sekitar IKN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).


KKP Ungkap Titik Rawan Penyelundupan Benih Bening Lobster

6 hari lalu

Polisi menunjukkan barang bukti berupa benih lobster saat pengungkapan kasus penyelundupan di Mako Polairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat, 17 Mei 2024. Korpolairud Baharkam Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan penyelundupan sekitar 91.246 ekor benih bening lobster (BBL) senilai Rp19,2 miliar yang berasal dari perairan di daerah Jawa Barat. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KKP Ungkap Titik Rawan Penyelundupan Benih Bening Lobster

KKP menyatakan ada empat titik rawan penyelundupan benih benur lobster atau BBL.


KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

13 hari lalu

Tim Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menguburkan paus terdampar dalam kondisi mati di Pantai Hela Desa Kolorae, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur  Sabtu 6 juli 2024.
KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

Hasil koordinasi dengan pihak Kecamatan Raijua dan Desa Kolorae, disepakati metode penanganan mamalia laut adalah dengan cara dikubur.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

14 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Indonesia Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

18 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri) dan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (ketiga dari kanan) dalam The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Bali, Jumat 5 Juli 2024.
Indonesia Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali.


KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

19 hari lalu

Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu 3 Juli 2024. Dok. KKP.
KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

Pada acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu, 3 Juli 2024, Sekretaris Jenderal KKP Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengungkap urgensi implementasi neraca sumber daya laut bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia.


KKP dan Iriana Joko Widodo Lakukan Transplantasi Karang di Sekotong

20 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan transplantasi karang dan melepasliarkan ratusan tukik di Pantai Elak-Elak Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kegiatan melibatkan puluhan siswa siswi di Sekotong, Jumat 31 Mei 2024. Dok. KKP
KKP dan Iriana Joko Widodo Lakukan Transplantasi Karang di Sekotong

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan transplantasi karang dan melepasliarkan ratusan tukik di Pantai Elak-Elak Sekotong, Kabupaten Lombok Barat


KKP Dorong Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang

26 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem terumbu karang. Salah satunya, pelibatan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi  Web Spider dalam menjaga dan melaksanakan restorasi terumbu karang di kawasan konservasi di Pulau Kapoposang.
KKP Dorong Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong keterlibatan masyarakat untuk menjaga ekosistem terumbu karang