TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus mengejar para obligor ataupun debitur bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga keturunannya untuk mendapatkan kembali hak negara.
Ia berharap, para debitur dan obligor bisa segera memenuhi panggilan untuk menyelesaikan tanggungan yang sudah lebih dari dua dekade ini.
“Karena barangkali usahanya sudah diteruskan oleh keturunannya. Jadi kita akan bernegosiasi dan berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan kembali hak negara,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers virtual, Jumat, 27 Agustus 2021.
Pasalnya, kata dia, pemerintah sudah menanggung utang pokok dan bunga atas BLBI yang cukup besar selama ini.
“Kita pahami 22 tahun yang lalu yaitu 1997, 1998, dan 1999 terjadi krisis keuangan di Indonesia. Krisis tersebut mengenai perbankan menyebabkan bank-bank mengalami kesulitan,” ucap Sri Mulyani.
Di masa krisis itu, pemerintah harus melakukan penjaminan kepada seluruh perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, BI memberi bantuan likuiditas untuk bank yang mengalami kesulitan.
“Nah, bantuan itu dibiayai dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah yang sampai sekarang masih dipegang oleh BI,” ucapnya.
Lebih jauh Sri Mulyani menyebutkan nilai pembayaran pokok utang itu saja sudah merupakan tanggungan yang luar biasa. Itu sebabnya, dana yang mencapai Rp 110 triliun ini harus segera dilunasi oleh debitur maupun obligor BLBI.
BISNIS
Baca: Sri Mulyani Singgung Ada Obligor BLBI yang Harus Dipanggil 3 Kali, Tommy Soeharto?
