Faisal Basri Sebut Omnibus Law Pangkas Kewajiban Tanam Perusahaan Gula Rafinasi

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law telah memangkas kewajiban perusahaan gula rafinasi dalam negeri untuk membangun kebun dan melakukan penanaman. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 sebagai turunan Omnibus Law menganulir beleid sebelumnya yang mengatur kewajiban tanam perusahaan gula kristal putih.

“Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 di Pasal 30 menyebutkan setiap unit pengolahan wajib membangun kebun. Tapi ada di penjelasannya yang mengatakan bahwa yang dimaksud unit pengolahan gula tidak termasuk gula rafinasi,” ujar Faisal dalam diskusi bersama Majalah Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

Kewajiban pengusaha ihwal penyediaan lahan tanam sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Beleid itu menyebutkan setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.

Sejak aturan ini terbit tujuh tahun lalu, Faisal mengatakan terdapat sebelas perusahaan gula rafinasi yang tidak kunjung memenuhi aturan, namun tidak memperoleh sanksi atau penegakan hukum. Tiga dari sebelas perusahaan swasta di antaranya bahkan menguasai 96,2 persen produksi gula rafinasi.

Setelah Omnibus Law disahkan, kewajiban pengusaha untuk membangun kebun pun digugurkan. Faisal melihat hal ini sebagai salah satu sengkarut pengaturan tata-kelola pangan di Indonesia.

Dia menduga banyak pihak yang ikut bermain menyelipkan pasal-pasal yang menguntungkan pengusaha besar. “Sedemikian tamaknya para pemburu rente, mereka sekarang menyelundupkan pasal-pasal dalam ketentuan-ketentuan itu,” ujar Faisal.

Faisal menyayangkan adanya dugaan praktik lancung itu akan menyebabkan industri gula di Indonesia tumbang. “Jadi tinggal tunggu waktu, industri gula nasional satu demi satu berguguran. Kita bergantung semakin banyak pada impor,” katanya.

Baca Juga: Faisal Basri Sebut Fluktuasi Harga Beras Pengaruhi Jumlah Orang Miskin






Truk ODOL Tak Bisa Beroperasi Tahun Depan, Pengusaha Minta Waktu Transisi

18 menit lalu

Truk ODOL Tak Bisa Beroperasi Tahun Depan, Pengusaha Minta Waktu Transisi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemberlakuan larangan truk bermuatan lebih atau over dimension over loading (ODOL) butuh transisi.


Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Pengusaha Merespons Negatif

1 hari lalu

Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Pengusaha Merespons Negatif

Berdasarkan hasil penelitian pada Agustus lalu Larangan truk ODOL membuat keuntungan perusahaan menipis. Kebijakan Zero ODOL pun dipersoalkan.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

1 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Pengusaha Warteg Pesimistis Bisa Lanjutkan Usaha

2 hari lalu

Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Pengusaha Warteg Pesimistis Bisa Lanjutkan Usaha

Ketua Koordinator Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni bahkan mengatakan pengusaha warteg skala kecil pesimistis bisa melanjutkan usaha.


Kiat agar Usaha Startup Tak Lekas Gulung Tikar

2 hari lalu

Kiat agar Usaha Startup Tak Lekas Gulung Tikar

Di tengah PHK massal karyawan hingga gangguan pasar, berikut strategi yang perlu dilakukan pengusaha startup agar terhindar dari kesalahan merugikan.


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

6 hari lalu

Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

7 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

7 hari lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

7 hari lalu

Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum


Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

8 hari lalu

Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

Kemenkes menyampaikan agar dokter-dokter lebih mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas kesehatan.