TEMPO.CO, Jakarta - Realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) hingga akhir Juli 2021 mencapai 62,7 persen atau Rp231 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi ini meningkat 10,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp209,8 triliun.
“Dibandingkan Juli 2020 ketika kita juga menjalankan berbagai program perlinsos yang baru terealisasi 51,5 persen. Ini tentu sangat terkait dengan varian Delta yang kita antisipasi pada Juli 2021,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021.
Suahasil menjelaskan realisasi anggaran perlinsos tersebut utamanya dipengaruhi oleh kinerja belanja kementerian/lembaga (K/L) yaitu untuk penyaluran program perlinsos dalam rangka PEN seperti Kartu Sembako, PKH, bantuan kuota internet dan bansos tunai.
Kemudian juga adanya realisasi reguler seperti bantuan iuran PBI, JKN, Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi/KIP Kuliah serta penanggulangan bencana alam.
Selain itu, realisasi juga dipengaruhi oleh kinerja belanja non K/L yaitu untuk penyaluran program perlinsos dalam rangka PEN seperti diskon listrik, Kartu Prakerja, bantuan produktif UMKM, subsidi LPG dan listrik serta penyaluran BLT Desa.
Secara rinci, pemanfaatan anggaran perlinsos meliputi Kartu Sembako kepada 15,9 juta KPM senilai Rp28,01 triliun, PKH bagi 9,9 juta KPM senilai Rp19,11 triliun, bansos tunai kepada 10 juta KPM senilai Rp17,24 triliun, dan Kartu Prakerja kepada 2,8 juta peserta senilai Rp10,01 triliun.
Selanjutnya adalah PBI JKN kepada 96,5 juta PBI senilai Rp26,9 triliun, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan senilai Rp5,63 triliun, BLT Desa kepada 5,3 juta KPM senilai Rp9,32 triliun serta bantuan kuota internet bagi 34,4 juta siswa dan tenaga pendidik senilai Rp2,52 triliun.
Sebagai informasi, untuk anggaran perlinsos tahun depan dialokasikan Rp427,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.
BACA: Sri Mulyani Defisit APBN Rp 336,9 T hingga Juli 2021
