TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akses pembiayaan untuk petani perlu dipermudah dan disederhanakan. Dalam hal pembiayaan, kata dia, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR, terutama KUR pertanian yang plafon 2021 sebesar Rp 70 triliun dari total KUR yang ada sebesar Rp 253 triliun.
Dia meminta skema penyaluran KUR terus disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik usaha-usaha di bidang pertanian. "Persyaratan KUR juga harus terus dipermudah," kata Jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi nasional pengendali inflasi yang disiarkan secara virtual, Rabu, 25 Agustus 2021.
KUR, kata dia, juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan rice mild unit atau RMU. Sehingga, kata dia, KUR makin dirasakan manfaatnya oleh para petani.
Dia berharap sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin ekonomi nasional. Hal itu, harus disiapkan dari hulu sampai hilir.
Kelembagaan petani dalam model klaster, kata dia, perlu diperkuat. Badan usaha milik petani, baik koperasi atau BUMDes, kata dia, juga perlu terus dikembangkan.
"Sehingga nilai tambah dari pasca panen bisa ditingkatkan. Akses pasar harus diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, untuk memperkuat pendampingan bagi petani, manfaatkan teknologi termasuk platform digital.
"Untuk mendorong peningkatan produktifitas petani dan memotong panjangnya rantai pemasaran UMKM pangan," kata dia.
Baca Juga: BNI Genjot Penyaluran KUR ke Petani Porang, Ini Sebabnya
