Kemenkeu Ungkap Rencana Ganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Tunjangan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Suasana lingkungan Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR RI, di Kalibata, Jakarta, 21 Agustus 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    Suasana lingkungan Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR RI, di Kalibata, Jakarta, 21 Agustus 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengklarifikasi soal kabar Kementerian Keuangan akan mengambil alih rumah anggota DPR di sejumlah lokasi di Jakarta, seperti Kalibata dan Ulujami. Kabar tersebut sebelumnya diberitakan sejumlah media nasional.

    Rionald mengatakan beberapa bulan yang lalu, pihaknya dipanggil oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. BURT, kata dia, sedang memikirkan cara atau bentuk tunjangan lain yang lebih baik daripada menyediakan rumah dinas untuk anggota DPR.

    "Jadi saya luruskan, bukan Kementerian Keuangan mau ambil rumah DPR. Tidak!" kata Rionald dalam diskusi DJKN pada Jumat, 20 Agustus 2021.

    Salah satu alasan rencana ini muncul karena diduga banyak rumah anggota DPR yang tidak ditempati. Akan tetapi, Rionald menyebut proses ini masih berjalan dan belum ada keputusan final.

    Di sisi lain, Rionald menyebut hulu dari urusan ini ada di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sebab, ihwal ini berkaitan dengan penyediaan tunjangan bagi anggota DPR.

    "Dilihatnya, apakah disediakan rumah dinas atau diganti tunjangan, itu yang masih berproses," kata dia.

    Sementara DJKN mengurus di hilir. Misalnya ketika memang diubah dan rumah dinas diganti tunjangan. Agar tidak double, maka rumah dinas yang selama ini dipegang anggota DPR akan dikembalikan lagi ke negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

    "Jadi bukannya Kementerian Keuangan mengambil alih loh ya," kata Rionald. Tapi lagi-lagi, ia menyebut proses pembahasan soal rumah dinas anggota DPR masih terus berlangsung.

    Baca juga: Setjen Sediakan Hotel untuk Isoman Anggota DPR yang Positif Covid-19


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)