TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Strategic Initiatives atau ISI mengeluarkan sigi terbaru tentang analisis dampak insentif pajak penjualan barang mewah atau PPnBM kendaraan bermotor terhadap perekonomian. Berdasarkan hasil survei tersebut, diskon PPnBM dapat berpotensi mendatangkan pendapatan bagi pemerintah sebesar Rp 5,17 triliun.
“Potensi pendapatan yang masih dipungut akibat penjualan mobil sebesar Rp 5,17 triliun berasal dari PPN (pajak pertambahan nilai), PKB (pajak kendaraan bermotor), dan BNKB (bea balik nama kendaraan bermotor),” tutur peneliti ISI, Luky Djani, dalam webinar, Kamis, 19 Agustus 2021.
Survei dilakukan menggunakan metode model input output yang menganalisis antara dampak suatu sektor dan keterkaitan antar-sektor dalam perekonomian. Survei melihat tren pergerakan penjualan otomotif saat PPnBM berlaku.
Adapun pemerintah memberlakukan insentif PPnBM 100 persen untuk pembelian mobil baru 1.500 cc hingga 2.500 cc sejak Maret hingga 31 Agustus. PPnBM nol persen semula hanya ditetapkan hingga Mei, namun diperpanjang. Setelah diskon 100 persen berakhir, pemerintah menerapkan diskon PPnBM menjadi 25 persen.
Selain melihat dampak pendapatan bagi pemerintah, sigi itu juga menemukan bahwa program diskon PPnBM memiliki peluang menciptakan output hingga Rp 39 triliun. Output ini terdiri atas output industri pengolahan sebesar Rp 29 triliun; industri pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp 3,69 triliun; pertambangan dan penggalian Rp 1,7 triliun; dan perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor Rp 1,7 triliun.
Selanjutnya, kebijakan berpotensi membuka kesempatan kerja bagi 183 ribu orang dan menaikkan penerimaan rumah tangga hingga Rp 6,6 triliun. Kendati begitu, diskon PPnBM juga mempunyai risiko terhadap adanya penerimaan yang hilang atau potential loss. Potensi kerugian yang akan muncul akibat kebijakan ini tercatat mencapai Rp 2,3 triliun.
Dari hasil survei itu, ISI merekomendasikan pemerintah memperpanjang program PPnBM untuk membantu menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor industri otomotif. Namun di saat yang sama, lembaga juga meminta pemerintah berkomitmen terhadap pengurangan emisi karbon.
Baca: Faisal Basri: Utang Pemerintah Naik Lebih dari 3 Kali Lipat dari Akhir Pemerintahan SBY-JK
