TEMPO.CO, Jakarta - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengingatkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, soal kebijakan subsidi energi bersasaran. Elan berharap anak buah Sri Mulyani tersebut dapat menjalankan kebijakan ini mulai 2022.
Sebab, kata dia, subsidi energi selama ini memakan anggaran yang luar biasa besar. Akan tetapi, sebagian besar justru tidak dinikmati oleh kelompok miskin dan rentan.
"Karena memang bocor kepada kelompok mampu," kata Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Elan Satriawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021.
Kebocoran subsidi energi ini sebenarnya masalah menahun. Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2022 juga menyebut bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam subsidi energi ini.
Pertama karena subsidi BBM dan LPG 3 kg yang masih bersifat terbuka. Kedua karena pengawasan terhadap penjualan barang bersubsidi ini belum diakui belum optimal.
Untuk outlook 2021, anggaran subsidi energi mencapai Rp 128,5 triliun. Terbesar yaitu subsidi listrik Rp 61,5 triliun, LPG 3 kg Rp 49,9 triliun, dan BBM Rp 17 triliun.
Pada RAPBN 2022, anggarannya bertambah jadi Rp 134 triliun. Subsidi listrik turun jadi Rp 56,3 triliun, BBM turun jadi Rp 11,3 triliun, tapi subsidi LPG 3 Kg naik jadi Rp 66,3 triliun.
Elan mengatakan dari sisi ide untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran sebenarnya cukup lama didiskusikan. Kementerian Keuangan, kata dia, sudah punya konsep yang cukup kuat dalam isu ini. "Tinggal implementasinya," kata dia.
Kalau saja implementasi dan reformasi terkait penyaluran subsidi energi ini bisa dilakukan di 2022, maka bukan hanya anggaran yang bisa dihemat cukup besar. "Tapi juga efektif meningkatkan kesejahteraan," ujar Elan.
Baca: Gugatan Garuda ke Rolls Royce Rp 640,9 M Berakhir Damai, Ini Perjalanan Kasusnya
