Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Pertahanan Dapat Anggaran Terbesar di 2022, Nilainya Rp 134 Triliun

image-gnews
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Rapat tersebut membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024 atau alutsista serta modernisasi alutsista. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Rapat tersebut membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024 atau alutsista serta modernisasi alutsista. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Emil pun mempertanyakan apakah ada studi kelayakan dan rencana utuh terkait belanja ini di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hingga Rabu sore, cuitan ini sudah diretweet sebanyak 269 kali.

Sebelumnya, rencana belanja ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 yang beredar, kebutuhan anggaran Alpalhankam untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun. Rencana skema pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri.

Kemenhan enggan mengonfirmasi anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun tersebut, tapi hanya membenarkan skema pinjaman luar negeri. "Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," ujar juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak lewat keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.

Dahnil pun menuding pihak yang membocorkan draf Rancangan Perpres soal modernisasi alutsista sengaja ingin menebar kebencian dan gosip politik.

"Kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy. Kementerian Pertahanan akan mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," ujar Dahnil.

BISNIS | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Perpanjangan PPKM Level 4, Mulai Hari Ini Pengunjung Mal Jakarta Bisa Dine-In

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

5 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

6 hari lalu

Ketum PSSI Erick Thohir. PSSI.org
Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

Menteri BUMN Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.


Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Kita Berharap 17 Agustus Sudah Bisa Mulai

7 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menjelaskan progres penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Kita Berharap 17 Agustus Sudah Bisa Mulai

Menko Luhut menyatakan salah satu yang dilakukan pemerintah untuk membereskan pemborosan anggaran adalah dengan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.


Tak Hanya Pertimbangan Anggaran, Ini Alasan Luhut Sebut Pembelian BBM Subsidi Dibatasi per 17 Agustus 2024

7 hari lalu

Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram @luhut,pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Tak Hanya Pertimbangan Anggaran, Ini Alasan Luhut Sebut Pembelian BBM Subsidi Dibatasi per 17 Agustus 2024

Menko Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah alasan pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024.


Alasan Erick Thohir Sebut PMN Tidak Hanya untuk BUMN Sakit, Tapi Juga Penugasan

10 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Alasan Erick Thohir Sebut PMN Tidak Hanya untuk BUMN Sakit, Tapi Juga Penugasan

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak hanya ditujukan ke perusahaan pelat merah yang sakit.


Banggar DPR dan Pemerintah Revisi Defisit Anggaran Prabowo-Gibran Jadi 2,29-2,82 Persen PDB

12 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima laporan hasil pembahasan RAPBN 2019 dari Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan RAPBN 2019 dan RKP 2019 oleh Banggar DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Banggar DPR dan Pemerintah Revisi Defisit Anggaran Prabowo-Gibran Jadi 2,29-2,82 Persen PDB

Banggar DPR RI dan pemerintah merevisi defisit anggaran 2025 menjadi 2,29 sampai 2,82 persen dari PDB.


Prabowo Gelar Kelas Kepemimpinan, Siapa Saja Pesertanya?

14 hari lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir di kediamannya. Instagram/Prabowo
Prabowo Gelar Kelas Kepemimpinan, Siapa Saja Pesertanya?

Prabowo Subianto menggelar kelas kepemimpinan di Kementerian Pertahanan. Untuk mempersiapkan pembantu di kabinetnya?


Anggaran Besar Pusat Data Nasional Minus Backup

15 hari lalu

Pusat Data Nasional tak dilengkapi fasilitas backup data bagi ratusan instansi penggunanya.
Anggaran Besar Pusat Data Nasional Minus Backup

Pusat Data Nasional tak dilengkapi fasilitas backup meskipun anggarannya mencapai Rp 1,1 triliun.


Alokasikan Rp569 Triliun untuk Perubahan Iklim, Komitmen Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Masih Rendah

15 hari lalu

Warga mandi di aliran Sungai Banjir Kanal Barat, di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Prediksi Bappenas soal Indonesia terancam krisis air bersih itu dikarenakan perubahan iklim yang  tidak terkendali serta tingginya kebutuhan air yang tidak diimbangi dengan upaya penyediaan suplai air secara berkelanjutan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Alokasikan Rp569 Triliun untuk Perubahan Iklim, Komitmen Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Masih Rendah

Sejak 2016 hingga 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp569,3 triliun untuk kebijakan perubahan iklim.