TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta warga Bali membatasi jumlah peserta upacara adat dan keagamaan maksimal 15 orang untuk mencegah penularan virus corona. Permintaan itu ia sampaikan saat berkunjung ke Pulau Dewata pada hari ini.
“Saya juga memohon kepada warga masyarakat Bali serta tokoh agama agar menyiapkan protokol ketat, seperti kewajiban test PCR/Antigen H-1, dan peserta yang dibatasi maksimal 15 orang dalam pelaksanaan upacara-upacara adat dan keagamaan, agar tidak berpotensi menciptakan kluster penularan baru,” ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis, 12 Agustus 2021.
Bali mengalami lonjakan kasus aktif Covid-19 dan angka kematian dalam beberapa waktu terakhir. Pada evaluasi PPKM 9 Agustus 2021 lalu, Luhut mengakui pemerintah menyoroti perkembangan penyebaran virus corona di dua daerah, yakni Bali dan Malang Raya.
Adapun lonjakan kasus aktif dan angka kematian di Bali terjadi di tengah gencarnya vaksinasi. Luhut mengatakan 91 persen warga Bali saat ini sudah memperoleh suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama.
Setelah mengunjungi beberapa lokasi di Bali, Luhut melihat banyak pasien Covid-19 yang tidak mau menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat sehingga muncul klaster keluarga. Padahal isolasi terpusat membantu menekan penularan virus corona di tingkat rumah tangga.
“Saya sampaikan kepada mereka untuk betul-betul memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat, mari kita ajak sanak keluarga dan saudara yang sakit untuk memisahkan diri agar mendapat perawatan sampai sembuh,” kata Luhut.
Dengan beberapa upaya menekan tingkat kasus Covid-19, Luhut berujar para turis akan melihat Bali sebagai destinasi yang aman dan nyaman dikunjungi setelah pandemi selesai.
“Untuk itulah saya juga meminta langsung kepada Pangdam, Kapolda, dan Pemprov Bali untuk bersama-sama mendukung dan saling kompak dalam mempercepat langkah ini demi memutus penyebaran mata rantai Covid-19 di Pulau Dewata,” tutur Luhut.
Baca: Gugat Jokowi ke PTUN, Pedagang Angkringan Ini Desak PPKM Dihentikan
