Gugat Jokowi ke PTUN, Pedagang Angkringan Ini Desak PPKM Dihentikan

Kondisi warung makan yang sepi pengunjung di warteg kawasan Jakarta, Rabu, 4 Agustus 2021. Pengetatan aturan buka saat PPKM menyebabkan sebagaian besar warung makan kecil tidak mampu membayar atau memperpanjang sewa tempat. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat oleh seorang pedagang angkringan bernama Muhammad Aslam ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan bernomor 188/G/TF/2021/PTUN.JKT ini dilayangkan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sudah berlangsung sejak Juli 2021 lalu.

Situs resmi PTUN Jakarta yang dikutip pada hari ini, Selasa, 10 Agustus 2021, memperlihatkan dalam petitum gugatannya, Aslam meminta hakim memutuskan pelaksanaan PPKM tidak sah. Kebijakan itu dinilai tak sah karena bertentangan dengan Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Gugatan kedua adalah soal penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19 yang diminta batal atau tidak sah.

Ketiga, meminta pemerintah menghentikan PPKM dan mencopot Luhut dari koordinator PPKM. Keempat, mewajibkan kepada pemerintah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh senilai Rp 300.000 (weekday) dan Rp 1.000.000 (weekend) terhitung sejak PPKM  Darurat tanggal 3 Juli 2021.

Kelima, menghukum Presiden Jokowi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Sebelumnya PPKM resmi diterapkan pada 3 Juli lalu. Namun belakangan, karena tren penyebaran kasus belum terkendali, kebijakan itu diperpanjang dalam beberapa periode PPKM. Senin kemarin, pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 3 dan 4 pada 10-16 Agustus 2021.

Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Pandjaitan mengatakan kebijakan perpanjangan kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta masukan-masukan dari berbagai ahli di bidangnya.

Sesuai dengan keputusan rapat kabinet bersama Presiden Jokowi, kata Luhut, evaluasi PPKM Level 4 Jawa Bali dilakukan sekali seminggu. Sementara, evaluasi PPKM Level 4 luar Jawa Bali dilakukan sekali dua minggu. Evaluasi kedua kawasan ini tidak bisa disamakan karena perbedaan infrastruktur.

BISNIS

Baca: Arsjad Rasjid Umumkan Pengurus Kadin 2021-2026: Ada Keponakan Luhut dan Bamsoet






Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

53 menit lalu

Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada dua pertimbangan dirinya me-reshuffle menterinya di Kabinet Indonesia Maju.


Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

1 jam lalu

Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Diduga pertemuan itu membahas pencapresan Anies Baswedan


Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

1 jam lalu

Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Presiden Jokowi biasa melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon


Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

2 jam lalu

Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

Presiden Jokowi meminta PSI mengikuti langkahnya saat maju di Pilkada DKI 2014 bersama Ahok. Ia mengatakan ciptakan tren kemeja kotak-kotak.


Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

3 jam lalu

Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

Pengumuman mantu Gus Dur jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI dilakukan di depan Presiden Jokowi.


Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

4 jam lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.


Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

5 jam lalu

Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat penyitaan Satgas BLBI atas tanah PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE).


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

5 jam lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

7 jam lalu

Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

Pertemuan Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas dengan Presiden Jokowi dilakukan di tengah santer isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ada apa gerangan?


Gesits Bicara soal Insentif Kendaraan Listrik Rp 7 Juta

7 jam lalu

Gesits Bicara soal Insentif Kendaraan Listrik Rp 7 Juta

WIMA, pemegang merek motor listrik Gesits, belum diberi kesempatan berkomunikasi langsung dengan pemerintah mengenai insentif kendaraan listrik.