TEMPO.CO, Jakarta - DPRD Bojonegoro memperkirakan APBD tahun 2021 bisa menembus angka Rp 1 triliun. Hal ini karena hingga Juli 2021 serapan APBD Bojonegoro baru 23,59 persen sehingga masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun atau SiLPA APBD.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan bahwa potensi SiLPA mencapai 1 triliun tersebut dikarenakan sampai Juli ini serapan APBD masih di bawah 30 persen. Pos belanja yang terealisasi baru 1,4 triliun dari 6,2 triliun.
"SiLPA tahun ini bisa ditekan jika kinerja OPD lebih dioptimalkan lagi, sehingga serapan anggaran bisa maksimal," ujar Lauri seperti dikutip dari Teras.id Senin 26 Juli 2021.
Lasuri mengatakan agar penyerapan APBD lebih efektif sehingga tidak menumpuk di SiLPA, dana tersebut lebih baik dialihkan untuk penanganan Covid-19 seperti dengan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat Bojonegoro.
Dikutip dari Teras.id, Lasuri menyampaikan, “Saya kira bisa saja. Banyak kan anggaran yang belum bisa direalisasikan di anggaran induk, semisal bantuan keuangan desa atau BKD dan beberapa proyek.”
Lasuri juga menyebut jika akan mengubah fokus anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) segera mendiskusikan pada DPRD. Berdasarkan aturan yang berlaku, pengajuan APBD maupun pemusatan kembali fokus APBD merupakan bagian dari eksekutif.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro tersebut mengatakan siap untuk berkolaborasi jika menyangkut kepentingan dan kebaikan masyarakat.
Menanggapi hal ini Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan penyerapan anggaran belum terserap secara maksimal karena proyek fisik belum terealisasi. Saat ini penyerapan masih dalam angka 25%. Nurul menegaskan akan dipastikan apabila proyek fisik (infrastruktur) sudah selesai maka sarapan anggaran bisa maksimal.
"Insyaallah di akhir tahun bisa terealisasi maksimal," ungkap Sekretaris Daerah Bojonegoro seperti dilansir dari Suarabanyuurip.com partner Teras.id.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyampaikan bahwa idealnya penyerapan anggaran hingga bulan Juli berkisar 40-50%. Dakelan, Koordinator FITRA memprediksi hingga akhir tahun anggaran hanya bisa terserap 80% saja jika tidak dimaksimalkan.
Dakelan juga menyebut bahwa SiLPA yang menumpuk akibat tidak terserapnya anggaran secara efektif dapat berimbas negatif pada masyarakat.
Mengutip data yang didapatkan suarabanyuurip.com dalam teras.id, terdapat beberapa dinas yang penyerapan anggarannya sedikit dan belum maksimal. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang yang mendapat anggaran Rp 1,533 triliun baru terealisasi Rp 174,59 miliar atau 11,38%.
Penyerapan dana dalam Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar terserap Rp 286,49 miliar atau 25,68 persen dari Rp 1,115 triliun.
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dari pos belanja masih terserap Rp 142,787 juta, atau 9,37 persen dari Rp 1,524 miliar. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dari pos belanja Rp 604,703 miliar, baru terserap 57,193 miliar atau 9,46%. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari anggaran Rp 157,714 miliar, terserap Rp 10,193 miliar atau 6,46%.
Yang terendah penyerapan APBD adalah Bagian Pemerintahan. Dari anggaran Rp 3,495 miliar, baru terealisasi Rp 210,85 juta, atau 6,03 persen. Berbanding terbalik dengan Dinas Kesehatan yang menyerap anggaran paling tinggi terealisasi sebesar 45,31 persen atau Rp 172,658 miliar dari Rp 381,055 miliar.
TATA FERLIANA
Baca juga: Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Andalas Tak Lagi Dapat Dana APBD
