Jokowi Luncurkan OSS Berbasis Risiko: Saya Tidak Mau Lagi Dengar Ada Suap

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta,  Minggu, 25 Juli 2021. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat akan kebijakan PPKM. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres

    Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 25 Juli 2021. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat akan kebijakan PPKM. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin mendengar lagi ada suap di kalangan birokrasi. Hal itu dia sampaikan saat peluncuran sistem Online Single Submission atau OSS Berbasis Risiko.

    "Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha dan tidak mau lagi dengar ada suap, semua harus dilakukan secara terbuka, transparan dan memudahkan para pengusaha," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Senin, 9 Agustus 2021.

    Jika ada aparat pemerintah yg tidak bersih atau mencoba-coba melakukan hal itu, Jokowi meminta untuk lapor padanya.

    "Sekali lagi saya tegaskan reformasi layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro kecil, menengah, besar," katanya. "Mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya."

    Jokowi menuturkan OSS berbasis risiko merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Di mana hal itu menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko.

    Dia mengatakan jenis perizinan juga akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan UMKM dan usaha besar, nantinya tidak akan sama.

    Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan usaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah perizinan cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha dari OSS.

    Dengan perbaikan sistem perizinan, Jokowi yakin iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Oleh karena itu, ia meminta para menteri dan lembaga serta para gubernur, bupati, walikota, agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini.

    "Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa. Apakah persyaratan semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biaya semakin efisien, apakah standar sama di seluruh Indonesia, dan apakah layanannya semakin cepat?" ujar Jokowi.

    Baca: Ratusan Juta Dana Nasabah BTPN Jenius Raib, Ini 3 Cara Agar Tak Menimpa Anda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.