TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bank-bank lebih banyak memarkir dananya di surat berharga untuk menjaga profitabilitas di tengah menurunnya permintaan kredit.
Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK mencatat, penyaluran dana bank umum ke surat berharga meningkat 35,49 persen yoy, dari Rp 1.175,07 triliun per Mei 2020 menjadi Rp 1.592,12 triliun per Mei 2021.
Sementara lemahnya permintaan kredit tercermin dari total kredit per Juni 2021 tumbuh 0,4 persen yoy menjadi Rp 5.572,8 triliun. Kredit yang disalurkan perbankan pada Juni 2021 tumbuh positif, setelah sebelumnya terkontraksi sejak September 2020.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan pandemi Covid-19 yang direspons dengan kebijakan pembatasan sosial berdampak pada pelemahan aktivitas ekonomi. Dampak lanjutannya adalah permintaan masyarakat (rumah tangga) yang selama ini menjadi tulang punggung PDB nasional tertekan.
Pelaku usaha mengurangi aktivitas usahanya atau bahkan menutup usahanya, sehingga menurunkan permintaan kredit. Bahkan fasilitas kredit yang sudah diterima, secepatnya dilunasi untuk menyehatkan keuangan mereka.
Di saat permintaan kredit melemah, dana pihak ketiga (DPK) perbankan meningkat hingga dua digit yakni 11,28 persen yoy pada Juni 2021. Hal ini disebabkan oleh peningkatan disposable income (pendapatan masyarakat yang tersimpan di rekening bank) karena penggunaan dana untuk konsumsi dan keperluan lain oleh masyarakat juga menurun.
"Ini yang menyebabkan DPK perbankan terkesan meningkat tajam dibandingkan peningkatan kredit di masa pandemi, karena sebenarnya pemilik dana tidak menggunakan dananya secara normal sebagaimana di masa sebelum pandemi," kata Wimboh dalam media briefing, Minggu, 8 Agustus 2021.
Pada saat yang sama, lanjutnya, Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan rasio GWM rupiah sehingga menambah likuiditas yang sangat longgar di perbankan, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 32,95 persen.
Bagi perbankan, kondisi likuiditas yang amat longgar harus diproduktifkan dengan strategi yield enhancement melalui penempatan ekses likuiditas di instrumen investasi yang memberikan yield positif dan risiko termitigasi. Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah (Kemenkeu) menjadi instrumen paling tepat sehingga bank dapat menikmati pendapatan dari yield SBN sekaligus bank memainkan peran intermediasi secara tidak langsung.
"Bagi bank publik, pemegang saham dan investor menilai manajemen bank mampu mengelola going concern mereka terkait profitabilitas bank karena bagaimana pun bank dituntut mampu membukukan earnings atau laba yang baik," kata Wimboh.
Baca juga: OJK: Penggalangan Dana di Pasar Modal per 3 Agustus 2021 Capai Rp 117,94 T
