Chatib Basri Usulkan Program BLT untuk Warga yang Sudah Divaksin, Untuk Apa?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chatib Basri. REUTERS/Beawiharta

    Chatib Basri. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.COJakarta - Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengusulkan pemerintah membuat program cash for vaccine atau bantuan sosial tunai atau bantuan langsung tunai (BLT) yang dicairkan untuk 40 persen warga desil terendah yang telah memperoleh vaksin. Program tersebut dilakukan untuk menggencarkan vaksinasi.

    “Tapi saya asumsikan ini bisa dilakukan kalau suplai vaksin sudah bisa dipenuhi. Jadi semacam ada insentif untuk orang-orang yang melakukan vaksinasi,” ujar Chatib dalam diskusi virtual bersama Kadin Indonesia, Kamis, 5 Agustus 2021.

    Chatib menjelaskan, selain menjaga protokol kesehatan, pandemi Covid-19 bisa ditangani bila pemerintah menggencarkan vaksinasi. Dengan demikian, negara bisa menjaga momentum pertumbuhannya karena mobilisasi masyarakat tetap berlangsung.

    Sejumlah negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, kata Chatib,  dapat menunjukkan kinerja perekonomian yang lebih baik. Di Amerika Serikat, misalnya, ekonomi negara-negara bagian dengan vaksinasi lebih dari 50 persen bisa lebih cepat pulih ketimbang negara dengan persentase vaksinasi rendah.

    Melihat tren tersebut, Presiden Amerika Joe Biden pun meminta pejabat negara untuk menawarkan pembayaran tunai senilai US$ 100 kepada warganya sebagai bentuk insentif bagi mereka yang telah menerima vaksin. Ini sekaligus menjadi dorongan peningkatan vaksinasi di tengah tingginya penyebaran kasus Covid-19 akibar menyebarnya varian baru virus corona delta.

    Chatib pun menyebut cara itu bukan hal yang baru. Selain memberikan BLT bagi warga yang telah divaksin, ekonom senior Universitas Indonesia ini mengusulkan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk menyalurkan bantuan.

    Bansos, tutur dia, dapat didistribusikan mengacu pada data penggunaan sim card telepon seluler sehingga lebih tepat sasaran. “Kan bisa dilihat dari profiling warga dari pembelian sim card, dari mobilitasnya. Jadi nanti (bantuan sosial) bisa di top up melalui sim card, lalu bisa dicairkan dalam bentuk cash di Indomaret, Alfamart, atau Linkaja,” tutur Chatib Basru.

    Baca: Mengapa Chatib Basri Anggap Lockdown Tidak Tepat Jika Diterapkan di RI?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.