Alvin Lie: Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Tak Terkait Keselamatan, Murni Estetika

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Boeing Bussiness Jet 2 (BBJ-2) dibeli Indonesia dengan harga 91,2 juta dolar AS atau sekitar Rp820 miliar. Pesawat ini dilengkapi fasilitas kamar tidur, toilet dengan pancuran, ruang konferensi, ruang makan, dan ruang tamu guna memberikan kenyamanan dalam bertugas. TEMPO/Subekti

    Pesawat Boeing Bussiness Jet 2 (BBJ-2) dibeli Indonesia dengan harga 91,2 juta dolar AS atau sekitar Rp820 miliar. Pesawat ini dilengkapi fasilitas kamar tidur, toilet dengan pancuran, ruang konferensi, ruang makan, dan ruang tamu guna memberikan kenyamanan dalam bertugas. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan cat ulang dan ubah warna pesawat kepresidenan bukan kebutuhan mendesak. Pasalnya, menurut dia, pesawat ini usianya baru tujuh tahun dan jarang dipakai.

    Selain itu, perawatan pesawat ini bagus sehingga penampilannya juga masih layak. Dengan demikian, tidak ada urgensi pesawat tersebut dicat ulang atau diubah warna.

    "Ini tidak terkait kelaikterbangan dan keselamatan. Murni estetika saja," ujar Alvin Lie kepada Tempo, Rabu, 4 Agustus 2021.

    Alvin mengatakan dalam perawatan pesawat ada daftar checklist A-Check, B-Check, C-Check, dan D-Check. C-Check dilakukan setelah pesawat beroperasi 4.000-6.000 jam. Dalam tahapan tersebut, kata dia, tidak ada kewajiban cat ulang pesawat.

    Sementara, dalam tahapan D-Check, pesawat harus dibongkar total dan lazimnya sekaligus dicat ulang lantaran pesawat sudah dioperasikan 24.000-40.000 jam.

    "Saya yakin pesawat Kepresidenan belum mencapai D-Check yg biayanya bisa jutaan dolar. Paling baru tahap C-Check," kata Alvin.

    Merujuk kepada biaya pengecatan ulang pesawat Boeing 737-800 penerbangan sipil, Alvin mengatakan ada dua metode pengecatan ulang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.