Dia menuturkan APBN telah dan akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19, dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui
percepatan vaksinasi dan program perlindungan sosial.
“Oleh karena itu saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk tidak
terlena sama sekali. Ini adalah bukan atau situasi yang bisa membuat Anda semuanya berpuas diri dan terlena meskipun anda mendapatkan penghargaan, karena pencapaian yang didapat," kata dia.
Sri Mulyani menegaskan agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel dan transparan, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Pengawasan tersebut
harus dilakukan bersama dari badan atau lembaga, serta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Menurutnya, ini adalah masalah kewajiban apa yang disebut institusi publik menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak. Namun, tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi.
"Namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. Itu yang ingin saya garis bawahi," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Dorong Penjualan SBN Ritel, Sri Mulyani: Investasi Seperti Belanja Online