Punya Anggaran Sewa Helikopter Rp 600 Juta, Wakil Gubernur Jawa Barat Buka Suara

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat membuka Rapat Koordinasi Daerah terkait

    Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat membuka Rapat Koordinasi Daerah terkait "Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Budaya Literasi untuk Mewujudkan Manusia Berpengetahuan Inovatif, Kreatif dan Berkarakter" bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) via konferensi video di Rumah Singgah Wagub Jabar, Kamis (27/5/2021). (Foto: Biro Adpim Jabar)

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum angkat bicara soal anggaran sewa helikopter Rp 600 juta untuk operasionalnya.

    Menurut Uu, alasan pihaknya menggunakan layanan transportasi udara saat beraktivitas di lapangan ialah untuk memudahkan menjangkau masyarakat.

    "Jadi khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," kata dia.

    Laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) menampilkan anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mencapai Rp 600 juta.

    Berdasarkan penelusuran Antara di laman SiRUP LKPP pada Selasa, nilai pagu untuk pengadaan langsung penyewaan helikopter bagi mobilitas Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum senilai Rp 75 juta dan total delapan paket perencanaannya yang dimulai pada Februari 2021 hingga September 2021 sehingga total pagu anggaran Rp 600 juta.

    Uu menjelaskan Provinsi Jawa Barat meliputi 27 kota/kabupaten, 5.312 desa, dan ribuan kelurahan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat harus datang ke daerah karena ada beberapa daerah yang belum terkoneksi dengan baik. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.