TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang meminta pemerintah mengikuti saran UNESCO ihwal pengembangan Taman Nasional Komodo. UNESCO sebelumnya meminta negara menghentikan proyek infrastruktur di taman nasional tersebut lantaran akan berdampak terhadap nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV).
“Kami meminta pemerintah untuk menghormati keputusan UNESCO dan mengakui kesalahannya dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis investor skala besar di TN Komodo dan menghentikan segala bentuk perizinan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata alam skala besar di TN Komodo,” ujar Wulang saat dihubungi pada Selasa, 3 Agustus 2021.
UNESCO meminta pemerintah Indonesia menyetop proyek infrastruktur di TN Komodo sampai ada penyerahan revisi amdal. Amdal nantinya akan ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN).
Wulang mengatakan pemerintah semestinya berfokus terhadap upaya-upaya terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem TN Komodo. Dalam rencana pengembangan kawasan sebagai lokasi proyek strategis nasional, Walhi pun meminta pemerintah mengutamakan ekonomi warga yang ramah lingkungan.
“Tantangan perlindungan komodo sekaligus penguatan ekonomi warga serta kapasitas sains pengelolaan Taman Nasional Komodo harus jadi prioritas untuk dikerjakan,” kata Wulang.
Walhi menyambut gembira permintaan UNESCO untuk menyetop proyek infrastruktur berskala jumbo itu. Dia mengapresiasi sikap UNESCO yang melindungi kawasan man dan biosfer taman nasional.
Namun, Walhi meminta UNESCO terjun langsung memantau proyek pengembangan kawasan. Saat ini, proyek masih berlangsung di Pulau Rinca.
“Kami meminta UNESCO untuk langsung turun ke lapangan, memantau kondisi riil TN Komodo,” kata Wulang.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca: UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Ini Pesan Susi untuk Sandiaga
