TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pengembangan Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, akan mempertimbangkan kajian dampak dan analisis bagi lingkungan. Pernyataan itu menanggapi surat dari Komite Warisan Dunia UNESCO yang meminta pemerintah menghentikan semua proyek infrastruktur di TN Komodo dan Sekitarnya.
Sandiaga menjamin proyek-proyek infrastruktur di kawasan wisata prioritas tersebut mengutamakan kelanjutan ekosistem komodo. “Pada akhirnya tujuannya mengarahkan kita pada Taman Nasional Komodo yang dikelola dengan penuh kehati-hatian agar biodiversity dan ekosistem tidak terganggu,” ujar Sandiaga dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Senin, 2 Agustus 2021.
UNESCO meminta proyek infrastruktur disetop karena berpotensi memberikan dampak terhadap nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV). Pemberhentian dilakukan sampai pemerintah menyerahkan revisi amdal yang akan ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN).
Sandiaga mengatakan kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ihwal evaluasi terhadap analisis dampak lingkungan atau amdal. Selanjutnya, ia menyebut bakal mengadakan pertemuan dengan UNESCO untuk menindaklanjuti surat permintaan penghentian proyek sementara itu.
Dia menduga ada sedikit perbedaan informasi dari surat UNESCO yang berkembang di masyakarat dan catatan dari Komite tersebut kepada pemerintah. “Karena yang berkembang ini kemungkinan sedikit berbeda dengan apa yang jadi catatan kita terhadap meeting yang terjadi di UNESCO, termasuk soal outstanding universal value tentang rencana strategis pemerintah, kerugian, dan sebagainya,” ujarnya.
Ia mengatakan sejauh ini pemerintah akan tetap mengembangkan pariwisata Labuan Bajo dengan peta pariwisata yang telah disusun. Menurut dia, akan ada kawasan terbatas yang termasuk area ekoturisme dan kawasan yang bisa dikunjungi secara masif oleh wisatawan.
Di sisi lain, Sandiaga memastikan surat dari UNESCO tidak akan mengubah rencana pemerintah untuk menyiapkan kawasan ini sebagai lokasi pelaksanaan agenda internasional G20 pada 2022 mendatang. “Labuan Bajo sudah terpilih menjadi side event venue G20. Apa yang sudah diputuskan sebelumnya, diputuskan di Kemenkomarves, harus kita perhatikan dan wujudkan,” ujarnya.
Baca Juga: Silang Sengkarut Proyek Taman Nasional Komodo hingga Diminta Disetop UNESCO
