"Kami berharap di usianya yang memasuki ke-30 tahun, Surveyor Indonesia dapat menjadi perusahaan surveyor assurance yang terkemuka di Indonesia, dan harus bisa menjadi salah satu dari lima perusahaan top industri jasa survei se-Asia Pasifik. Sebuah visi yang telah kita canangkan bagi holding survei Indonesia, dan betul-betul membutuhkan kita semua untuk bisa meningkatkan budaya kerja kita yang semakin positif, memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemampuan yang tinggi juga bagi kita semua untuk bisa mengembangkan karena industri ini tentunya membutuhkan adanya kemampuan yang meningkat," kata Pahala.
Sementara itu Direktur Utama Surveyor Indonesia, Muhammad Haris Witjaksono mengatakan bahwa terkait proses holding memang betul PP No.66 Tahun 2021 sudah keluar pada Mei kemarin, dan itu menjadi landasan proses pergerakan holding jasa survei itu sendiri.
"Proses inbreng sedang dipersiapkan, kita harapkan dalam kurun waktu dekat akan ada RUPS yakni RUPS BKI, RUPS Surveyor Indonesia dan RUPS Sucofindo untuk inbreng saham pemerintah kepada BKI. Pemerintah masih memiliki satu saham yakni saham Dwiwarna dan saham inilah yang kemudian tetap sebagai saham pengendali," katanya.
Dirut PT Surveyor Indonesia itu menjelaskan bahwa walaupun kurang lebih 84 persen saham pemerintah yang ada di Surveyor Indonesia diserahkan kepada BKI, namun pemerintah masih tetap memiliki satu saham yakni saham Merah Putih atau saham pengendali di mana kebijakan-kebijakan yang krusial tetap bisa diambil pemerintah untuk bisa kita laksanakan di Surveyor Indonesia.
ANTARA
Baca juga: Kemenag Resmi Kukuhkan Lembaga Pemeriksa Halal Milik PT Surveyor Indonesia
