Gugatan PKPU terhadap Pan Brothers Ditolak Pengadilan, Apa Sebabnya?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pabrik Pan Brothers. Foto: Bisnis

    Pabrik Pan Brothers. Foto: Bisnis

    TEMPO.CO, JakartaPengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. kepada PT Pan Brothers Tbk. Putusan pengadilan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri dalam sidang yang digelar pada hari Senin, 26 Juli 2021.

    "Menolak permohonan PKPU yang diajukan pemohon untuk seluruhnya," seperti dikutip dari amar putusan yang dibacakan Saifudin Zuhri, yang disampaikan Pan Brothers dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Selasa, 27 Juli 2021.

    Selain itu, majelis hakim juga menghukum pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara. Sehingga dalam hal hal ini, menurut majelis hakim, Maybank Indonesia tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan PKPU ini. "Putusan majelis hakim sependapat dengan dalil yang diajukan Pan Brothers."

    Jika pemeriksaan tetap dilanjutkan, menurut majelis hakim, maka pemeriksaan terhadap hal ini akan menjadi pemeriksaan yang tak sederhana karena bertentangadengaketentuaPasaaya4 dari Undang-undang No37 Tahun 2004. Oleh karena itu, majelis hakimenolauntumemeriksperkaruntumenghindartumpantindidua yurisdiksihukupenyelesaiaperkara.

    Menanggapi putusan tersebut, manajemen Pan Brothers menyatakan bakal fokus menyelesaikan proses restrukturisasi yang sedang berjalan dan berharap agar kesepakatan dengan seluruh kreditur dapat terealisasi secepatnya. "Hingga saat ini kegiatan operasional Perseroan masih berjalan dengan normal tanpa adanya pengurangan produksi ataupun pengurangan karyawan/PHK," seperti dikutip dari siaran pers Direksi Pan Brothers.

    Gugatan PKPU ini awalnya diajukan Maybank pada 24 Mei 2021 lalu dengan nomor perkara perkara 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Sebulan kemudian, per 28 Juni 2021 lalu, di Singapura, Komisaris Yudisial Philip Jeyaretnam memberi tanggapan atas permohonan OS 551 dan Subsidiaries OS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.