Aksi Demo 5 Agustus, Buruh Sampaikan Tiga Tuntutan ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Buruh KSPI Said Iqbal berorasi dalam aksi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dalam aksi tersebut para buruh menyatakan akan mengajukan Judicial Review undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Presiden Buruh KSPI Said Iqbal berorasi dalam aksi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dalam aksi tersebut para buruh menyatakan akan mengajukan Judicial Review undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta – Puluhan ribu buruh dari seribu pabrik yang beroperasi di 24 provinsi akan melakukan aksi demo pada 5 Agustus untuk menuntut keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Demo dilakukan secara langsung dan virtual di masing-masing pabrik dengan protokol keamanan dan kesehatan yang ketat. 

    “Aksinya secara fisik dilakukan oleh perwakilan yang akan keluar dari pabrik di lingkungan perusahaan. Perwakilan akan pakai masker, jaga jarak, dan tidak ada kerumunan,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin, 26 Juli 2021.

    Dalam aksi tersebut, buruh akan menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, buruh meminta pemerintah menyelamatkan nyawa pekerja dan masyarakat dengan mencegah penularan Covid-19. Menurut Said, saat ini hampir seribu pabrik di berbagai kota, termasuk yang merupakan golongan non-esensial dan kritikal, belum mengatur jam kerja selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4.

    Pabrik pun masih beroperasi 100 persen sehingga prinsip jaga jarak sulit terpenuhi. Di sisi lain, sejumlah perusahaan disebut tidak membekali pekerjanya dengan alat perlindungan diri atau APD yang lengkap dan lambat melaksanakan vaksinasi.

    Kondisi ini bahkan terjadi di lingkungan perusahaan swasta elektronik multinasional dan perusahaan otomotif terbesar. Selain itu, kondisi yang sama juga dirasakan buruh badan usaha milik daerah atau BUMD DKI Jakarta. Akibatnya, selama PPKM Darurat dan Level 4, rata-rata 10 persen buruh tertular Covid-19.

    Di samping menyerukan isu keselamatan buruh, KSPI akan menuntut pemerintah menjamin tidak adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian, Said mengatakan demo akan menyampaikan permintaan buruh untuk membatalkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena terbukti tidak ada niat baik pemodal untuk kesejahteraan buruh.

    Selanjutnya ketiga, buruh menuntut pemberlakuan upah minimum standar kota bagi perusahaan-perusahaan yang mampu. “Kami serius melakukan aksi, tidak ditunggangi siapa pun,” ujar Said. Adapun demo akan diikuti buruh secara virtual melalui media sosial KSPI, baik Facebook maupun YouTube.

    BACA: Pekerja dengan Gaji Rp 3,5 Juta Dapat Subsidi Upah Rp 1 Juta, Ini Syaratnya

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.