Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPKM Luar Jawa Bali Juga Diperpanjang, Ini Perubahannya

image-gnews
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani disaksikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.  Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani disaksikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi memperpanjang PPKM di luar Jawa Bali hingga 2 Agustus 2021. Pemerintah kemudian menentukan beberapa daerah yang masuk dalam level 2, 3, dan 4.

"Kita ketahui di beberapa provinsi di luar Jawa, sudah dilakukan asesment," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartartp dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 25 Juli 2021.

Untuk level 4, ada 45 kabupaten kota di 21 provinsi luar Jawa Bali. "Kami sudah rapat koordinasi dengan gubernur, bupati, dan walikota terkait perpanjangan PPKM ini," kata dia.

Untuk level 3, ada 276 kab kota di 21 provinsi luar Jawa Bali. Untuk level 2, ada di 65 kabupaten kota di 17 provinsi luar Jawa Bali.

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat dari 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Lalu, kebijakan berganti menjadi PPKM Level 4 pada 21 sampai 25 Juli 2021.

Meski demikian, Airlangga belum menjelaskan rincian daftar daerah tersebut. Daftarnya akan muncul dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan terbit malam ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi, ketentuan ini sedikit berubah dari aturan lama yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021. Ini adalah payung hukum untuk PPKM luar Jawa Bali pada 21 sampai 25 Juli 2021.

Dalam aturan yang lama, hanya ada daftar kabupaten kota yang masuk level 3 dan level 4. Sementara, tidak ada sama sekali ketentuan soal level 2.

Lalu dalam aturan yang lama tersebut, ada 15 kabupaten kota di 8 provinsi yang masuk level 4. Lalu, ada 28 kabupaten kota di 18 provinsi yang masuk level 3.

BACA: PPKM Diperpanjang, Toko di Mal Bebas PPN Periode Juli Agustus 2021

 

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

16 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menepis pertanyaan tentang kelanjutan dirinya di pemerintahan.


Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara
Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemda yang memanipulasi data demi mendapat insentif dihukum.


Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu penunjukan dirinya sebagai Ketua MPR 2024-2029, saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Berapa gaji dan tunjangannya?


Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

2 hari lalu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT).
Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menaikkan insentif program JKP, disesuaikan dengan insentif program Kartu Prakerja.


Menko Airlangga Bertemu Anindya Bakrie di Kantor Kadin, Bahas Apa Saja?

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, selepas Sarasehan di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Ilona
Menko Airlangga Bertemu Anindya Bakrie di Kantor Kadin, Bahas Apa Saja?

Menko Airlangga bersama Anindya Bakrie melaksanakan sarasehan membahas kondisi dan proyeksi perekonomian RI di kantor Kadin hari ini


Indonesia Ajukan Keanggotaan Perdagangan Trans-Pasifik, Airlangga: Arahan Prabowo

9 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika ditemui dalam acara kumparan Green Initiative Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 24 September 2024 . Tempo/Vedro Imanuel
Indonesia Ajukan Keanggotaan Perdagangan Trans-Pasifik, Airlangga: Arahan Prabowo

Pengajuan itu, kata Airlangga Hartarto, telah disampaikan pemerintah kepada Selandia Baru sebagai negara penyimpan atau depository country.


Menteri Airlangga Minta PLTU Bebas Emisi

10 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Tempo/Ilham Balindra
Menteri Airlangga Minta PLTU Bebas Emisi

Menteri Airlangga Hartarto meminta PLTU untuk bebas emisi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan blue ammonia.


Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kkedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas (kanan) saat mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024.Kegiatan percepatan digitalisasi daerah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) sediakan transportasi publik berbasis listrik.


Kelakar Airlangga Hartarto soal Keberhasilan Pemerintah Buat Singkatan: Kita Tidak Hafal Programnya

11 hari lalu

Suasana Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024. Kegiatan percepatan digitalisasi daerah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Kelakar Airlangga Hartarto soal Keberhasilan Pemerintah Buat Singkatan: Kita Tidak Hafal Programnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang salah menyebut singkatan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Sri Mulyani sebelumnya menyebut tim ini dengan singkatan PP2DD.


Pemerintah Bakal Rilis Portal Layanan Digital untuk 40 Ribu Pengguna Akhir September

11 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kkedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas (kanan) saat mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024.Kegiatan percepatan digitalisasi daerah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Bakal Rilis Portal Layanan Digital untuk 40 Ribu Pengguna Akhir September

Kemenpan RB bakal meluncurkan platform layanan digital terpadu nasional secara terbatas untuk 40 ribu pengguna (user) pada akhir September ini.