Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah, Asbisindo Sebut Akad Perlu Dilihat Lagi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty

    Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty

    TEMPO.CO, Jakarta - Cerita pengusaha tol Jusuf Hamka yang kesulitan melunasi utangnya di bank syariah menuai respons Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Asbisindo, Herwin Bustaman. 

    Ia menanggapi tudingan Jusuf Hamka yang sebelumnya menilai perilaku bank syariah swasta kejam saat menghadapi nasabah yang ingin melunasi utangnya. Herwin menyatakan mengatakan industri perbankan yang di dalamnya termasuk perbankan syariah, merupakan penyedia jasa layanan keuangan yang sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian.

    Tak hanya itu, kata Herwin, industri perbankan patuh pada regulasi yang ada. Khususnya perbankan syariah, ia menyatakan, bank penyedia jasa layanan tentunya harus tunduk patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.

    Lebih jauh, Herwin menilai perlu kembali isi akad sindikasi yang telah disepakati bersama oleh nasabah dan bank syariah

    “Dalam proses penyaluran pembiayaan, apalagi pembiayaan sindikasi yang berskala besar dan melibatkan banyak pihak, tentunya para pihak telah membahas kondisi-kondisi yang tercantum di dalam akad. Termasuk persyaratan pelunasan sebelum ditandatangani oleh para pihak terkait,” ujar Herwin melalui keterangan tertulis, Sabtu, 24 Juli 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.